Buruhtoday - Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai banyak kekurangan dan malah membuat rakyat susah. Apalagi, perubahan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek jadi BPJS Tenaga Kerja pengawasannya lemah.
"Karena itu uang iuran harusnya diaudit agar jelas uangnya. Apalagi jelang Pemilu nanti takutnya disalahgunakan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jumat (3/1).
Said menambahkan, uang yang dikelola oleh BPJS mencapai Rp 207 triliun. Said khawatir, jika tidak diaudit uang rakyat tersebut terancam hilang.
"Maka dari itu kami meminta BPK untuk mengauditnya," katanya.
Selain itu, lanjut Said, program BPJS juga akan sulit dimanfaatkan oleh rakyat miskin. Hal itu karena masih banyak rakyat di Indonesia belum mendapatkan jaminan kesehatan.
"Ada 10,7 juta penduduk belum mendapatkan jaminan kesehatan," tuturnya.
Said pun menilai Menkes telah gagal dalam menjalankan tugasnya. "Copot itu Menkes. Dia gagal jangan ngurusin kondom," katanya.
Program BPJS ini mulai berlaku pada 1 Januari 2014.
"Karena itu uang iuran harusnya diaudit agar jelas uangnya. Apalagi jelang Pemilu nanti takutnya disalahgunakan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jumat (3/1).
Said menambahkan, uang yang dikelola oleh BPJS mencapai Rp 207 triliun. Said khawatir, jika tidak diaudit uang rakyat tersebut terancam hilang.
"Maka dari itu kami meminta BPK untuk mengauditnya," katanya.
Selain itu, lanjut Said, program BPJS juga akan sulit dimanfaatkan oleh rakyat miskin. Hal itu karena masih banyak rakyat di Indonesia belum mendapatkan jaminan kesehatan.
"Ada 10,7 juta penduduk belum mendapatkan jaminan kesehatan," tuturnya.
Said pun menilai Menkes telah gagal dalam menjalankan tugasnya. "Copot itu Menkes. Dia gagal jangan ngurusin kondom," katanya.
Program BPJS ini mulai berlaku pada 1 Januari 2014.
(Sumber merdeka.com)
