Jakarta,Buruhtoday.com – Kenaikan harga BBM sudsidi meski dinaikkan sebesar Rp 3000 sekalipun tidak akan berpengaruh tehadap para pengusaha, bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia menjamin tehadap buruh, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya karena kenaikan BBM.
Sofian Wanandi selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan, Idealnya kenaikan harga BBM subsidi di kisaran Rp 2 ribu - Rp 3 ribu. ' kami dari pengusaha sudah melakukan perhitungan,bahwa hal kenaikan itu tidak ada masalah' jelasnya.
Dia mengakui, salah satu masalah yang diyakini timbul jika kebijakan itu diberlakukan yaitu buruh akan meminta gajinya dinaikkan. Sofjan melihat, meski perusahaan-perusahaan kecil akan keteteran di awal, PHK tetap menjadi skenario paling akhir. "Kami jamin (tak ada PHK)," ujarnya.
Sofjan mengatakan pengusaha sejak awal mendukung kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Bahkan mereka sudah menunggu sejak lama kebijakan itu. "Tadi sudah saya sampaikan ke Pak JK (Jusuf Kalla). Pengusaha sudah menunggu. Lebih cepat lebih baik. Bahkan ada juga yang sudah menaikkan harga barang-barang," paparnya.
Menurut Sofjan, sudah sepatutnya subsidi itu dialihkan untuk pembangunan. Sebab dengan adanya subsidi itu dia yakin setiap harinya pemerintah rugi Rp 1 triliun.
Di lain pihak, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan pihaknya segera melakukan koreksi kebijakan sebelum Januari 2015. Koreksi kebijakan tersebut berupa kenaikan harga BBM.
"Subsidi (BBM) itu masalah bersama. Kita sadar bahwa subsidi saat ini salah sasaran. Jadi koreksi kebijakan akan dilaksanakan paling lambat akhir tahun," papar Sofyan di Kantor Presiden, kemarin (30/10).
Dia melanjutkan, dengan koreksi kebijakan tersebut, maka anggaran subsidi BBM tersebut akan dialokasikan untuk sasaran yang lebih tepat untuk masyarakat kecil. Yakni, program perlindungan sosial.
"Misalnya dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," paparnya.
Mantan Menteri BUMN tersebut menuturkan program perlindungan sosial, akan diberikan pada masyarakat kecil. Tujuannya untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, sebagai dampak kenaikan harga BBM. Sofyan pun memastikan program perlindungan sosial tersebut telah siap diluncurkan.
"Uang dan sistem sudah ada, tinggal keputusan. Kapan, berapa, dan segala macamnya, tentu itu perlu di-exercise oleh Kementerian Keuangan. Kemarin (dua hari lalu (29/10), Red), Presiden (Jokowi) sudah menguji coba di Sinabung pakai e-money," katanya.
Sofyan memaparkan, KIP, KIS, dan KKS nantinya diberikan dalam bentuk kartu telepon (SIM card) yang berisi chip. Kartu tersebut diberi nama e-money. "Dengan itu (e-money) masyarakat miskin akan bisa menggunakan akses perbankan. Dengan chip telepon (SIM card), bisa pergi ke outlet-outlet untuk bisa langsung ambil uangnya," paparnya.
Menyoal anggaran, Sofyan mengatakan anggaran program perlindungan sosial tersebut telah dimasukkan dalam APBN 2014. Jumlahnya mencapai Rp 5 Triliun. "Ini untuk 15 juta keluarga, 25 persen miskin dan mendekati miskin," kata dia.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel segera menggelar rapat dengan pengusaha atas rencana kenaikan BBM bersubsidi. Rahmat mengatakan kenaikan itu pasti akan memengaruhi cost logistic.
Dia yakin, meskipun BBM naik, pengusaha akan mendukung kebijakan pemerintah itu. Pasalnya, subsidi BBM akan dialihkan pada hal lain. Salah satunya pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan kereta api. "Mereka pasti dukung. Karena selama ini macet, bikin biaya pengiriman bertambah besar," paparnya.
Selain mengumpulkan pengusaha, Rahmat mengatakan dia juga akan mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur.
PERBANKAN DUKUNG
Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (persero) Tbk Rohan Hafas mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mendukung gerakan nasional nontunai disambut baik oleh perseroan.
Pihaknya pun memberi support penuh untuk menyalurkan dana Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui e-money atau uang elektronik. "Apabila kami dipercaya untuk melaksanakannya (pengedaran KKS e-money), secara infrastruktur kami telah siap," ungkapnya kepada koran ini, kemarin (30/10).
Senior Vice President Electronic Banking Bank Mandiri Rahmat Broto Triaji menambahkan, pihaknya optimistis pengedaran e-money Mandiri sudah siap. Saat ini tinggal menunggu instruksi pemerintah untuk menyalurkannya. "Kami sendiri belum mendapat kepastian kapan disalurkan. Kalau memang jadi 7 November tahun ini, kami 90 persen ready," ujarnya.
Dalam penyaluran KKS tahap pertama, pihaknya akan menyebar satu juta kartu ke berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 95 persen atau mayoritas ke daerah-daerah Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. "Penyebaran ke Mamuju di Sulawesi Barat juga ada. Yang jelas tahap pertama pemerintah akan fokus ke 18 kabupaten," katanya tanpa memerinci lebih luas.
Penyaluran bantuan pemerintah menggunakan uang elektronik ini sebetulnya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Bank Indonesia (BI) menggandeng Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk melakukan uji coba penyaluran program keluarga harapan (PKH) di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur sejak 8-30 Oktober 2014.
Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Sosial (yang sekarang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Kementerian Keuangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).
Pilot project tersebut melibatkan 1.860 Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang menggunakan layanan Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dari Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Bank Mandiri melayani sebanyak 1.343 KSM yang terdiri dari 82 KSM di Koja, Jakarta Utara; 89 KSM di Alak, Kota Kupang; dan 1.172 KSM di Dukupuntang, dan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Sementara BRI melayani sebanyak 517 KSM yang terdiri dari 100 KSM di Cilincing, Jakarta Utara dan 417 KSM di Beji, Kabupaten Pasuruan.
"Pembayaran bantuan sosial tidak lagi dibayarkan secara tunai namun disalurkan melalui uang elektronik yang dapat diambil kapan saja dan di mana saja melalui Agen LKD. Ini merupakan hal yang baru di Indonesia," kata Deputi Gubernur BI Ronald Waas. (Kaltimpost.co.id)
