Medan,Buruhtoday.com - Memperingati hari Pahlawan,senin(10/11/2014) ribuan massa akan kembali turun berunjuk rasa ke kantor Pertamina Pekan Labuhan dan Pertamina Medan serta berlanjut ke gedung DPRD dan Kantor Gubernur Sumut, massa yang disebut anti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ini akan mengoyang Kota Medan.
“ Ribuan massa akan dikerahkan guna mengoyang rencana kebijakan
Pemerintah Jokowi-JK yang akan menaikan BBM bersubsidi sebab kenaikan
BBM berdampak pada kian terpukulnya kehidupan masyarakat miskin
sementara kovensasi yang diterima tak seberapa,” kata Saharuddin selaku
kordinator Gerakan rakyat Berantas korupsi Sumut (Gerbraksu).
Saharuddin memastikan massa penolak BBM naik berasal dari masyarakat
Medan Utara kalangan nelayan, Buruh dan Petani.Ditambah dengan kalangan
Mahasiswa kalangan ibu rumah tangga tergabung dalan Suara Perempuan
(Super) Sumut, Forum Ukhuwah Bina Umat dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(IMM).
Menurut Saharuddin, Pemerintah seharusnya menempuh cara lain untuk
mengurangi beban APBN tanpa harus mengorbankan rakyat.Salah satunya
dengan meningkatkan produksi dan penerimaan dari minyak dalam negeri.
Rendahnya produksi dalam negeri diantaranya akibatsemakin menurunnya
produktivitas sumur-sumur minyak akibat usianya semakin tuadisamping
jumlahnya yang terus menyusut jumlahnya hanya tinggal 25 sumur.
Disamping itu rendahnya tehnologi pengilangan minyak Pertamina maka
jenis arabian light sweet misalnya harus diimpor.Disis lain sistem
product sharing Contract yang mencapai 60%untuk pihak pengelola yang
saat ini didominasi asing ditambah dengan pengelembungan cost recovery
dengan pemerintah sebesar 40%dianggap oleh banyak pengamat perminyakan
merugikan Indonesia.
Belum lagi proses Delivery impor BBM sejak zaman orde baru hingga
kini masih terus ditenderkan kepada pihak swasta yang mengakibatkan
biaya pengapalan semakin tinggi.Oleh karena itu perlu peningkatan
kapasitas produksi, pembenahan manajemen dan efisiensi produksi yang
seharusnya dilakukan Pemerintah.
Negara ini takkan bangkrut kalau rakyat disubsidi, melainkan yang membuat negara bangkrut adalah para pejabat yang
koruptor-koruptor itu, serta adanya intervensi asing, orang-orang asing
yang membuat kontrak yang tak adil di Indonesia ini dan semua
pejabat-pejabat itu rata-rata menerima komisi untuk kekayaan pribadinya,
pemerintah harus membuat alternatif lain untuk mengurangi defisit
APBN. Papar Saharuddin. (Sumber DNA.com)
