Batam,Buruhtoday.com - Hari pahlawan 10 November tahun ini menjadi hari perjuangan bagi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Batam untuk melakukan pengawalan dalam memperjuangkan UMK 2015 supaya tidak dijolimi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan buruh untuk kepentingan pribadi, dan meminta pemerintah agar UMK 2015 naik menjadi 3,3 juta serta menolak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai nantinya mecekik masyarakat da buruh.
Dalam aksinya ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SPA SPSI) Batam, yakni F SP NIBA SPSI, SP PARAWISATA, F SP TSK, F SP KEP SPSI, F SP SPTD berkumpul didepan kantor Walikota Batam dengan mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera SPSI.
Setia Tarigan yang juga ketua F SP NIBA SPSI Batam selaku kordinator aksi dalam menyampaikan orasinya mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah memperhatikan nasib buruh, buktinya setiap tahun buruh selalu melakukan aksi demo menuntut kenaikan UMK, namun upaya dari pemerintah sendiri tidak pernah ada untuk memperjuangkan hak rakyatnya yang mayoritas dari kalangan buruh.
" Kami meminta pada pemerintah untuk UMK Batam 2015, harus diatas dari UMK Ibukota Jakarta, karena Batam merupakan kota Industri yang daerahnya berbatasan langsung dari malaysia dan singapore dan kota. jelasnya.
Tarigan juga menyayangkan tindakan pemerintah kota Batam yang tidak berani menghapuskan outcourshing yang selama ini telah menyengsarakan banyak kaum buruh, ia menilai penegakan itu sangat lemah.
Pemerintah selalu saja kongkalikong dan selingkuh dengan para pengusaha outsourching,bahkan masih ada yang tidak memiliki izin masih beroperasi. tegas terigan.
Tak lama setelah itu, Walikota Batam Ahmad Dahlan langsung turun dan menemui para buruh serta mengundang perwakilan mereka untuk melakukan perundingan.
Dahlan mengatakan cukup senang karena buruh SPSI mengapresiasikan tuntutannya tidak terpaku pada UMK saja. " Saya senang karena yang disampaikan nggak UMK saja. Masalah UMK,
yang pasti tidak akan sesuai KHL itu. Itu akan kami Revisi, pemerintah
sudah buat analisa. Cuma angka memang belum kita tetapkan, jadi saya
belum bisa buka karena belum final. Pokoknya seminggu sebelum tanggal 20
November kami serahkan ke Gubernur. jelasnya.
Frd
