Buruhtoday.com - Rini Soemarno selaku pejabat Menteri BUMN berencana menjual Gedung Kementrian BUMN dengan alasan efisiensi mendapat dukungan dari Federasi Serikat Pekerja (FSP), Meskipun hal tersebut mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan.
Menteri BUMN berencana akan menjual gedung kementrian BUMN justru mendapat dukungan kuat dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu yang di pimpin FX Arief Poyuono.
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono mengatakan, rencana untuk menjual gedung kementrian tersebut harus ditanggapi secara cerdas dan tidak perlu dipolitisi,sebab alasan untuk menjual gedung tersebut merupakan salah satu langkah untuk melakukan efisiensi APBN.
"Sebab hanya 260 pegawai
di Kementerian BUMN sangatlah tidak efisien jika menggunakan gedung
dengan kapasitas 22 lantai. Sebab biaya perawatan gedung sangat tidaklah
murah setiap tahunnya yang harus ditanggung pemerintah. Apalagi
pekerjaan di Kementerian BUMN lebih banyak administratif dan sedikit
yang manajerial," kata Arief dalam siaran pers, Jumat (19/12).
Menurutnya,
seiring dengan kemajuan teknologi bukan lagi zamannya sebuah entitas
bisnis menggunakan gedung yang tinggi dan besar untuk pencitraan. Dia
mengatakan, Kementerian BUMN adalah entitas bisnis yang mempunyai tujuan
untuk mencetak profit dalam mengelola perusahaan perusahaan milik
negara.
"Karena itu lebih (baik) kantor Kementerian BUMN dijual
dan digantikan dengan kantor yang minimalis untuk 150 saja dan
selebihnya menggunakan virtual office dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi canggih," ujarnya.
Dia mengatakan, inefisiensi ruang
perkantoran juga tidak hanya di kementerian BUMN. Di kantor-kantor
perusahaan BUMN sendiri, kata dia, banyak terjadi inefisiensi dalam
penggunaan ruang kantor.
"Ornamen ruangan dan gedung. Tengok saja
ruang direksi dan komisaris bank pelat merah yang sangar besar dan
dipenuhi lukisan yang bernilai jutaan rupiah. Karena itu banyak aset
BUMN berupa gedung yang tidak terpakai atau terlalu besar juga sebaiknya
divestasi untuk menambah permodalan."
"Karena itu sebaiknya DPR
tidak perlu mempersoalkan rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN
karena tujuannya jelas. Langkah pemerintah melakukan efisiensi juga
harusnya diikuti oleh DPR dengan lebih memanfaatkan virtual office
(kantor dunia maya) dibandingkan membangun gedung baru lagi," katanya.
(sumber Merdeka.com)
