Batam,Buruhtoday.com - Sebanyak 2.038 anggota yang terdaftar dalam panitia Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Batam banyak terindakasi bodong (abu-abu), pasalnya hanya 1.119 anggota saja yang lulus ferivikasi dan berhak memilih calon Ketua Kadin Batam periode 2015-2020.
Informasi didapat dari salah satu peserta panitia yang namaya tidak mau dipublikasikan, dari seluruh anggota yang terdaftar hanya 1.119 anggota saja yang memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan berhak untuk memilih calon ketua Kadin Batam yang baru.
Namun dari keterangan salah peserta menyebutkan, banyaknya peserta Mukota Kadin kali ini hal yang wajar. karena diantara ke tiga kandidat ingin terpilih dan punya agenda politik jelang Pilkada Batam dan Pilgub Kepri yang sebentar lagi bergulir.
“Pemilihan Ketua Kadin Batam selama ini memang selalu jadi ajang bargaining kepentingan politik penguasa tertentu. Ya maklum saja, Kadin sebagai wadah bagi seluruh pengusaha di Indonesia cukup menentukan jadi tidaknya calon kepala daerah bahkan kepala negara,” katanya kepada wartawan AMOK Group, Kamis (26/2) di SPC.
Masih kata pria yang enggan dikutip namanya ini, di Kadin Batam berbagai proyek pemerintah akan mudah didapat oleh pengusaha. Hal ini bagian dari politik balas budi pejabat sekaligus sebagai asetnya untuk mendulang pundi rupiah jelang kampanye Pemilukada.
“Semua orang tau kalau Kadin ini jadi alat penguasa untuk bermanuver, apakah bagi kepentingan pribadi, kelompok tertentu hingga politik,” tutupnya. (red/amok)
Informasi didapat dari salah satu peserta panitia yang namaya tidak mau dipublikasikan, dari seluruh anggota yang terdaftar hanya 1.119 anggota saja yang memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan berhak untuk memilih calon ketua Kadin Batam yang baru.
Namun dari keterangan salah peserta menyebutkan, banyaknya peserta Mukota Kadin kali ini hal yang wajar. karena diantara ke tiga kandidat ingin terpilih dan punya agenda politik jelang Pilkada Batam dan Pilgub Kepri yang sebentar lagi bergulir.
“Pemilihan Ketua Kadin Batam selama ini memang selalu jadi ajang bargaining kepentingan politik penguasa tertentu. Ya maklum saja, Kadin sebagai wadah bagi seluruh pengusaha di Indonesia cukup menentukan jadi tidaknya calon kepala daerah bahkan kepala negara,” katanya kepada wartawan AMOK Group, Kamis (26/2) di SPC.
Masih kata pria yang enggan dikutip namanya ini, di Kadin Batam berbagai proyek pemerintah akan mudah didapat oleh pengusaha. Hal ini bagian dari politik balas budi pejabat sekaligus sebagai asetnya untuk mendulang pundi rupiah jelang kampanye Pemilukada.
“Semua orang tau kalau Kadin ini jadi alat penguasa untuk bermanuver, apakah bagi kepentingan pribadi, kelompok tertentu hingga politik,” tutupnya. (red/amok)
