Batam,Buruhtoday.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batam kota Batam melakukan razia di wilayah Nagoya, Jodoh dan Seraya, Hasilnya delapan pasangan yang diduga kumpul kebo (KB) serta ratusan warga yang tidak memiliki kartu tanda pengenal (KTP) digiring Mako Satpol PP Batam center.(17/2/2015).
Razia gabungan ini dilakukan atas laporan warga setempat yang selalu resah terhadap para penghuni kos-kosan yang tinggal satu atap bersama pasangan tanpa dilengkapi surat nikah resmi atau kumpul kebo.
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Hendra Pelani saat jumpa pers dengan wartawan mengatakan di mako Satpol PP Batam Centre, ” Kegiatan razia pada pagi ini terkait dengan peraturan daerah ( Perda ) nomor 8 tahun 2009 tentang adminitrasi kependudukan dan juga razia perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial.”
Dia melanjutkan,Bagi setiap warga yang tidak memiliki KTP atau pun yang memiliki KTP namun sudah habis masa berlakunya, tetap bawa langsung kesini agar dapat kita data dan serahkan kepada dinas kependudukan untuk dibuat KTP segera,
“ Terkait seorang warga negara asing yang kedapatan sedang mesum di sebuah tempat kost elit di Seraya, pihaknya menerima laporan atas ketua RT /RW serta Lurah yang sudah kami terima beberapa hari yang lalu. Makanya pagi ini kita turunkan semua anggota untuk mengecek dan merazia tempat tempat yang dijadikan tempat mesum,” ujar Hendra.
Dia melanjutkan,Bagi setiap warga yang tidak memiliki KTP atau pun yang memiliki KTP namun sudah habis masa berlakunya, tetap bawa langsung kesini agar dapat kita data dan serahkan kepada dinas kependudukan untuk dibuat KTP segera,
“ Terkait seorang warga negara asing yang kedapatan sedang mesum di sebuah tempat kost elit di Seraya, pihaknya menerima laporan atas ketua RT /RW serta Lurah yang sudah kami terima beberapa hari yang lalu. Makanya pagi ini kita turunkan semua anggota untuk mengecek dan merazia tempat tempat yang dijadikan tempat mesum,” ujar Hendra.
Pantauan Buruhtoday.com ,hasil dari razia ini akan kita serahkan kepada Dinas Sosial untuk diproses selanjutnya sesuai pengaduan masyarakat,” tutup Hendra
red(Amok).
