Batam,Buruhtoday.com - Direktur RSUD Embung Fatimah Batam, drg.Fadillah Mallarangan curhat ke Komisi IV DPRD Kota Batam terkait tingginya biaya operasional rumah sakit plat merah serta tagihan klaim pembanyaran Badan Peyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan sering telat.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD yang dihadiri Dinas Kesehatan Kota Batam, BPJS Kesehatan dan Anggota Komisi IV DPRD, Fadillah menjelaskan bahwa operasional rumah sakit sekitar 3 milyar rupiah perbulan. Kondisi semakin sulit karena tagihan rumah sakit ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Batam telat mencairkan tagihan klaim dari rumah sakit yang dipimpinnya.
“Kita mengeluarkan biaya sekitar 3 milyar rupiah perbulan, tagihan dari BPJS juga masih ada yang belum dibayarkan. Saya minta BPJS memprioritaskan tagihan rawat inap juga. Jangan hanya tagihan berobat jalan yang jumlahnya tidak seberapa” urai Fadillah Malarangan. Senin pagi(27/04/15).
Fadilla mengakui bahwa RSUD memang tidak mengejar profit, dan saat ini hampir 60 persen pembiayaan sudah bisa dibiayai secara mandiri oleh rumah sakit. Namun verifikator data terkait pasien yang di tanggung BPJS memang kurang, dan tidak mampu memverifikasi data dengan cepat sehingga klaim tagihan dari BPJS jadi terlambat. BPJS juga sempat mengembalikan tagihan klaim karena tidak sesuai dengan standar verifikasi. Verifikator dari BPJS juga sama halnya.
“Saya sampai mengecek terus dokumen pemeriksaan dokter, dokter harus mengisi semua diagnosa. Ini saya malah bebankan ke Kepala Kamar agar dipastikan semua kolom terisi. Agar mudah diverifikasi. Saat ini masih ada tagihan bulan Desember 2014 yang belum dibayar BPJS, yang menjadi tagihan susulan.” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Fadillah juga mempertanyakan kesiapan BPJS sendiri, bila nantinya memang akan diterapkan one stop service di Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Batu Aji itu.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Batam Fahrulrozi menyebutkan memang sempat terjadi bolak-balik dokumen tagihan karena ada yang tidak lengkap. Tapi ia mengaku, tidak pernah kesulitan meminta kucuran dana klain dari pemerintah pusat. Hanya verifikasi dokumen yang harus dilengkapi.
“Kita tidak susah kok meminta dana dari pemerintah pusat, yang penting verifikasinya sesuai. Kita juga tidak mau nanti malah jadi temuan” jawabnya dalam pertemuan itu.
Dalam rapat terungkap ternyata dari 100 000 kuota untuk kartu BPJS yang ditanggung pemerintah, saat ini hanya sekitar 44.000 yang lolos verifikasi dan masuk dalam sistem BPJS.
“Baru sekitar 44.000 yang masuk dalam sistem BPJS. Ada yang NIK nya tak ada. Ada pula yang ganda. Jadi tidak masuk dalam sistem BPJS.” terangnya didepan wartawan. (Red/Amok)
“Kita mengeluarkan biaya sekitar 3 milyar rupiah perbulan, tagihan dari BPJS juga masih ada yang belum dibayarkan. Saya minta BPJS memprioritaskan tagihan rawat inap juga. Jangan hanya tagihan berobat jalan yang jumlahnya tidak seberapa” urai Fadillah Malarangan. Senin pagi(27/04/15).
Fadilla mengakui bahwa RSUD memang tidak mengejar profit, dan saat ini hampir 60 persen pembiayaan sudah bisa dibiayai secara mandiri oleh rumah sakit. Namun verifikator data terkait pasien yang di tanggung BPJS memang kurang, dan tidak mampu memverifikasi data dengan cepat sehingga klaim tagihan dari BPJS jadi terlambat. BPJS juga sempat mengembalikan tagihan klaim karena tidak sesuai dengan standar verifikasi. Verifikator dari BPJS juga sama halnya.
“Saya sampai mengecek terus dokumen pemeriksaan dokter, dokter harus mengisi semua diagnosa. Ini saya malah bebankan ke Kepala Kamar agar dipastikan semua kolom terisi. Agar mudah diverifikasi. Saat ini masih ada tagihan bulan Desember 2014 yang belum dibayar BPJS, yang menjadi tagihan susulan.” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Fadillah juga mempertanyakan kesiapan BPJS sendiri, bila nantinya memang akan diterapkan one stop service di Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Batu Aji itu.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Batam Fahrulrozi menyebutkan memang sempat terjadi bolak-balik dokumen tagihan karena ada yang tidak lengkap. Tapi ia mengaku, tidak pernah kesulitan meminta kucuran dana klain dari pemerintah pusat. Hanya verifikasi dokumen yang harus dilengkapi.
“Kita tidak susah kok meminta dana dari pemerintah pusat, yang penting verifikasinya sesuai. Kita juga tidak mau nanti malah jadi temuan” jawabnya dalam pertemuan itu.
Dalam rapat terungkap ternyata dari 100 000 kuota untuk kartu BPJS yang ditanggung pemerintah, saat ini hanya sekitar 44.000 yang lolos verifikasi dan masuk dalam sistem BPJS.
“Baru sekitar 44.000 yang masuk dalam sistem BPJS. Ada yang NIK nya tak ada. Ada pula yang ganda. Jadi tidak masuk dalam sistem BPJS.” terangnya didepan wartawan. (Red/Amok)
