Sumut,Berastagi - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan keseriusannya atau lamban menangani korban bencana erupsi Gunung Sinabung.
Hal itu dikatakan Fahri saat kunjungan kerja meninjau masyarakat yang menjadi korban erupsi gunung Sinabung di Aula kantor Bupati Karo.
“Kondisi ini yang menyebabkan DPR masih tanda tanya kepada pemerintah perihal penanganan korban dan masyarakat terdampak. Jika penanganan relevansinya jelas, maka tidak mungkin dewan perwakilan rakyat mengkritiki masalah ini,” kata Fahri (9/4/2015).
Fahri mengatakan, pemerintah belum menangani secara komprehensif terhadap korban dan masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Padahal Gunung Sinabung aktivitasnya sulit diprediksi dan belum diketahui kapan kembali normal.
“Upaya aktif yang dilakukan pemerintah
sangat belum antisipatif. Mengapa demikian, sebab sampai sekarang ini
gambaran real penyelesaian bencana ini belum jelas dan terperinci,”
ujarnya.
Fahri juga merinci kekurangan pemerintah dalam penanganan korban erupsi Sinabung, di antaranya tidak ada peta evakuasi dalam draf penanganan korban dan masyarakat terdampak, baik skala sedang maupun besar.
Fahri juga merinci kekurangan pemerintah dalam penanganan korban erupsi Sinabung, di antaranya tidak ada peta evakuasi dalam draf penanganan korban dan masyarakat terdampak, baik skala sedang maupun besar.
Padahal hal itu sangat dibutuhkan sebagai petunjuk penanganan
secara moril dan materiil mencakup seberapa besar dana harus di
keluarkan. dan tidak ada peta komprehensif penuntasan masalah
terhadap masyarakat terdampak. Padahal disinyalir areal terdampak
erupsi Sinabung cukup luas dan tidak pada satu titik.
Ditambahkannya,
sejak dari awal perlu ada penguraian masalah agar penyelesaiannya bisa
diselesaikan bertahap.
“Sekarang ini ribuan masyarakat Karo ekonominya mati, karena mata pencariannya terputus akibat erupsi Sinabung. Mereka pun hidupnya harus mengungsi, terusir dari kampung halaman yang sudah berjalan selama hampir dua tahun. Sementara tempat tinggal bagi yang direlokasi pun belum selesai dibangun. Ini masalah urgen, harus ada desain penyelesaian masalah,” ujarnya.
Fahri juga berpesan seharusnya pemerintah bertindak dengan tegas dan berani mengusulkan dana dalam bentuk proposal ke DPR untuk sistem mitigasi dan penanganan bencana di daerah secara komprehensif, sehingga pihaknya menyetujui karena ini bersifat sosial. Bila perlu mengusulkan anggaran di APBN Perubahan untuk satelit mitigasi bencana diajukan.
Sementara itu tokoh masyarakat Karo, Arya Mahendra Sinulingga pada kesempatan itu mengatakan, dampak yang ditinggalkan Gunung Sinabung setelah meletus menyebabkan kerugian meluas bagi masyarakat Karo.
Berdasarkan hasil penelitian sektor pariwisata Kabupaten Karo mengalami penurunan hingga 49% dan hasil pertanian turun sampai 35%. Dari segi pendidikan, masyarakat Karo yang masuk perguruan tinggi juga menurun.
“Yang lebih parah adalah kami hitung melalui PDRB, Kabupaten Karo mengalami minus 45% pada pertumbuhannya. Sementara daerahdaerah lainnya mengalami kenaikan hingga 6-7%. Ini artinya, Kabupaten Karo mencapai tingkat normal seperti halnya pada 2012 bila pertumbuhan normal 5%, maka dibutuhkan 9-10 tahun untuk sama dengan kondisi tahun 2012,” ujarnya.
Dengan kondisi seperti ini, katanya, kalau dibiarkan pemerintah pusat maka tidak ada solusi dan menyebabkan Kabupaten Karo semakin menurun kualitas hidup masyarakatnya. Arya juga menyesalkan tidak adanya perlakuan khusus pemerintah terhadap penduduk yang bermukim di radius 5-10 kilometer (km) dari puncak kawah Sinabung. Padahal selain masyarakat yang harus direlokasi di radius 3 km, masyarakat yang tinggal di radius 5-10 juga mengalami penurunan kualitas kehidupan perekonomian.
Pada kunjungan itu, Fahri Hamzah juga memberikan bantuan dana Rp607.950.000 untuk masyarakat terdampak bencana erupsi Sinabung yang dikumpulkan secara inisiatif oleh anggota DPR. Turut hadir Sekdakab Karo, Kepala BPBD Karo, Kapolres Karo, dan perwakilan Kodim 0205/TK.
“Sekarang ini ribuan masyarakat Karo ekonominya mati, karena mata pencariannya terputus akibat erupsi Sinabung. Mereka pun hidupnya harus mengungsi, terusir dari kampung halaman yang sudah berjalan selama hampir dua tahun. Sementara tempat tinggal bagi yang direlokasi pun belum selesai dibangun. Ini masalah urgen, harus ada desain penyelesaian masalah,” ujarnya.
Fahri juga berpesan seharusnya pemerintah bertindak dengan tegas dan berani mengusulkan dana dalam bentuk proposal ke DPR untuk sistem mitigasi dan penanganan bencana di daerah secara komprehensif, sehingga pihaknya menyetujui karena ini bersifat sosial. Bila perlu mengusulkan anggaran di APBN Perubahan untuk satelit mitigasi bencana diajukan.
Sementara itu tokoh masyarakat Karo, Arya Mahendra Sinulingga pada kesempatan itu mengatakan, dampak yang ditinggalkan Gunung Sinabung setelah meletus menyebabkan kerugian meluas bagi masyarakat Karo.
Berdasarkan hasil penelitian sektor pariwisata Kabupaten Karo mengalami penurunan hingga 49% dan hasil pertanian turun sampai 35%. Dari segi pendidikan, masyarakat Karo yang masuk perguruan tinggi juga menurun.
“Yang lebih parah adalah kami hitung melalui PDRB, Kabupaten Karo mengalami minus 45% pada pertumbuhannya. Sementara daerahdaerah lainnya mengalami kenaikan hingga 6-7%. Ini artinya, Kabupaten Karo mencapai tingkat normal seperti halnya pada 2012 bila pertumbuhan normal 5%, maka dibutuhkan 9-10 tahun untuk sama dengan kondisi tahun 2012,” ujarnya.
Dengan kondisi seperti ini, katanya, kalau dibiarkan pemerintah pusat maka tidak ada solusi dan menyebabkan Kabupaten Karo semakin menurun kualitas hidup masyarakatnya. Arya juga menyesalkan tidak adanya perlakuan khusus pemerintah terhadap penduduk yang bermukim di radius 5-10 kilometer (km) dari puncak kawah Sinabung. Padahal selain masyarakat yang harus direlokasi di radius 3 km, masyarakat yang tinggal di radius 5-10 juga mengalami penurunan kualitas kehidupan perekonomian.
Pada kunjungan itu, Fahri Hamzah juga memberikan bantuan dana Rp607.950.000 untuk masyarakat terdampak bencana erupsi Sinabung yang dikumpulkan secara inisiatif oleh anggota DPR. Turut hadir Sekdakab Karo, Kepala BPBD Karo, Kapolres Karo, dan perwakilan Kodim 0205/TK.
(Sumber Sindonews.com)
