Batam,Buruhtoday.com - Kekecewaan buruh terhadap kebijakan pemerintah
yang selalu berpihak kepada pengusaha menjadi persoalan konflik
vertikal yang tidak akan pernah selesai. Hal itu dikatakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI) Kota Batam, Setia Putra Tarigan dikantor DPRD Batam Center,Rabu(29/4/2015).
“Permasalahan buruh hanya dijadikan santapan politik saat menjelang Pilkada,” ujar Tarigan,Rabu(29/4/2015) di Batam Center.
Menurut Tarigan, setiap kali menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nasib buruh sering dijadikan mainan oleh pihak-pihak yang mengharapkan keuntungan dari penderitaan buruh.
“Saat kampanye mereka berkoar-koar untuk mencari simpati dan dukungan, namun setelah itu masa bodoh dan meninggalkan dan tidak memikirkan nasib buruh,” kecamnya.
Tarigan menegaskan menjelang Pilkada Wali Kota Batam bulan Desember 2015 mendatang, kaum buruh tidak akan mendukung calon yang tidak berpihak kepada nasib buruh.
“Kami siap untuk golput dalam pilkada nanti,” tegasnya.
Tarigan juga menyoroti keberadaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) Batam segera dievaluasi karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dalam melaksanakan UU tenaga kerja secara baik di Batam.
“Kami juga meminta pihak Kepolisian bertindak adil apabila ada tindakan pidana yang dilakukan pengusaha,” harapnya.
Terkait Hari Buruh tanggal 1 Mei 2015 mendatang, Tarigan mengatakan bahwa SPSI Batam tidak akan melakukan aksi demo maupun sweeping ke lokasi perusahaan.
“Kami nanti akan melakukan pawai dan konvoi di jalan,” pungkasnya. (red/AMOK)
“Saat kampanye mereka berkoar-koar untuk mencari simpati dan dukungan, namun setelah itu masa bodoh dan meninggalkan dan tidak memikirkan nasib buruh,” kecamnya.
Tarigan menegaskan menjelang Pilkada Wali Kota Batam bulan Desember 2015 mendatang, kaum buruh tidak akan mendukung calon yang tidak berpihak kepada nasib buruh.
“Kami siap untuk golput dalam pilkada nanti,” tegasnya.
Tarigan juga menyoroti keberadaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) Batam segera dievaluasi karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dalam melaksanakan UU tenaga kerja secara baik di Batam.
“Kami juga meminta pihak Kepolisian bertindak adil apabila ada tindakan pidana yang dilakukan pengusaha,” harapnya.
Terkait Hari Buruh tanggal 1 Mei 2015 mendatang, Tarigan mengatakan bahwa SPSI Batam tidak akan melakukan aksi demo maupun sweeping ke lokasi perusahaan.
“Kami nanti akan melakukan pawai dan konvoi di jalan,” pungkasnya. (red/AMOK)
