Jakarta,Buruhtoday.com - Memperingati hari buruh internasional (1 May) pada tanggal 1 mei 2015 mendatang, Serikat buruh yakni KSPI, KSPI, KSBSI, FSBTPI, FSP Aneka Sektor Indonesia dan FBLP akan berkoalisi turun melakukan demo.
Koalisi sejumlah serikat buruh itu tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI), dalam demotransi yang akan dilakukannya nanti Gerakan Buruh Indonesia ini akan membawa sejumlah isu yang selama ini dinilai patut dikritisi oleh buruh diseluruh indonesia.
Buruh akan mengangkat potensi investasi asing yang masuk tanpa memperhatikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak termasuk buruh, rencana penyesuaian upah minimum lima tahun sekali dan jaminan sosial.
“Siapapun Presidennya, bagi buruh setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh pasti akan mendapat perlawanan masif,” kata Said Iqbal,Ketua KSPI dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/4).
Iqbal mengatakan beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi sejumlah negara untuk mengundang investasi asing. Alhasil, Jokowi dinilai berhasil meyakinkan investor dari China dan Jepang untuk masuk ke Indonesia. Jumlah investasi yang diprediksi masuk pun tidak sedikit, sekitar Rp917 triliun.
Komitmen untuk berinvestasi selama ini tidak menyinggung persoalan perlindungan sosial. Iqbal khawatir ketika investasi masuk ke Indonesia, tidak ada proteksi dari investor dan pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak investasi. Kecemasan itu semakin kuat karena investor dari China selama ini dikenal kurang menghargai hak-hak normatif buruh.
Iqbal menilai langkah Presiden Jokowi untuk mengundang investor sama seperti yang dilakukan Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya. Ketika itu Presiden Soeharto berkeliling ke sejumlah negara mengundang investor untuk masuk dengan komitmen menerapkan upah buruh secara murah. Kebijakan upah murah yang bergulir sejak era pemerintahan Soeharto itu dilakukan dengan menetapkan upah minimum 2-3 tahun sekali.
Jika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengandalkan upah buruh murah, kebijakan itu diyakini Iqbal tidak hanya menyengsarakan buruh tapi juga rakyat secara umum. Sebab, sebelumnya pemerintah sudah mencabut subsidi BBM jenis premium, padahal dampak kenaikan BBM bersubsidi mempengaruhi naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok seperti transportasi dan perumahan. Kedua komponen kebutuhan pokok itu merupakan pengeluaran buruh terbesar setiap bulan.
Dengan diserahkannya harga BBM jenis premium yang disubsidi kepada harga pasar maka kenaikannya bisa terjadi setiap saat. Namun, upah buruh hanya disesuaikan kenaikannya setiap lima tahun sekali. Bagi Iqbal kebijakan itu tidak adil karena selain menyengsarakan buruh juga melemahkan kemampuan daya beli masyarakat.
Selain itu Iqbal menyoroti masalah jaminan sosial diantaranya program Jaminan Pensiun (JP) yang akan diselenggarakan 1 Juli 2015 oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ia khawatir program itu tidak akan berjalan sesuai jadwal sebab sampai sekarang pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana. Kemudian soal besaran iuran JP sekitar 8 persen dari upah yang dinilai terlalu kecil. Koalisi menuntut agar besaran iuran JP minimal 13 persen.
Presiden KSPI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan demonstrasi yang akan digelar GBI melibatkan ratusan ribu buruh. Sebagian massa buruh berasal dari berbagai daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang. Namun, Andi mendapat laporan serikat buruh kesulitan untuk menyewa bus guna mengangkut massa buruh ke Jakarta karena ada pihak tertentu yang menyambangi setiap tempat penyewaan bus dan meminta tidak menyewakan bus kepada buruh.
Untuk itu Andi meminta kepada kepolisian untuk membantu buruh agar bisa menyewa bus. Mestinya buruh tidak kesulitan untuk menyewa bus karena harga sewa yang dibayar besarannya sama seperti masyarakat umum yang ingin menyewa bus. Namun, jika kendala itu belum dapat diatasi menjelang mayday maka pimpinan serikat buruh akan menginstruksikan agar massa buruh bergerak ke Jakarta dengan menggunakan alat transportasi apapun, termasuk sepeda motor.
Selain meminta membantu buruh untuk mendapatkan bus sewaan, Andi juga mendesak kepolisian mengusut teror yang menimpa KSBSI. Beberapa waktu lalu, kantor KSBSI di Jakarta diberondong peluru orang tak dikenal.
“Kami minta Kapolri usut tuntas kasus yang dialami KSBSI. Ini sudah dua kali KSBSI mengalami teror menjelang Mayday, ini tidak mungkin sekadar orang iseng, tapi dilakukan sistematis,” ujarnya.
Ketua FSBTPI, Ilhamsyah, mengatakan dalam demonstrasi nanti GBI akan melakukan deklarasi politik. GBI akan merintis pembentukan alat politik untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Itu dilakukan karena partai politik (parpol) yang ada sekarang terbukti tidak membela kepentingan buruh secara serius.
Dengan organisasi politik yang akan dibentuk itu, dikatakan Ilhamsyah, serikat buruh berharap dapat menempatkan anggota-anggota terbaiknya pada posisi strategis seperti di DPRD, DPD, DPR dan pemerintahan, bahkan Presiden dan Wakil Presiden. “Kami merasa perlu membangun alat politik kaum buruh dan rakyat seluruhnya. Ini salah satu cita-cita besar kami dalam Mayday 2015,” tukasnya.
Iqbal mengatakan beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi sejumlah negara untuk mengundang investasi asing. Alhasil, Jokowi dinilai berhasil meyakinkan investor dari China dan Jepang untuk masuk ke Indonesia. Jumlah investasi yang diprediksi masuk pun tidak sedikit, sekitar Rp917 triliun.
Komitmen untuk berinvestasi selama ini tidak menyinggung persoalan perlindungan sosial. Iqbal khawatir ketika investasi masuk ke Indonesia, tidak ada proteksi dari investor dan pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak investasi. Kecemasan itu semakin kuat karena investor dari China selama ini dikenal kurang menghargai hak-hak normatif buruh.
Iqbal menilai langkah Presiden Jokowi untuk mengundang investor sama seperti yang dilakukan Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya. Ketika itu Presiden Soeharto berkeliling ke sejumlah negara mengundang investor untuk masuk dengan komitmen menerapkan upah buruh secara murah. Kebijakan upah murah yang bergulir sejak era pemerintahan Soeharto itu dilakukan dengan menetapkan upah minimum 2-3 tahun sekali.
Jika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengandalkan upah buruh murah, kebijakan itu diyakini Iqbal tidak hanya menyengsarakan buruh tapi juga rakyat secara umum. Sebab, sebelumnya pemerintah sudah mencabut subsidi BBM jenis premium, padahal dampak kenaikan BBM bersubsidi mempengaruhi naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok seperti transportasi dan perumahan. Kedua komponen kebutuhan pokok itu merupakan pengeluaran buruh terbesar setiap bulan.
Dengan diserahkannya harga BBM jenis premium yang disubsidi kepada harga pasar maka kenaikannya bisa terjadi setiap saat. Namun, upah buruh hanya disesuaikan kenaikannya setiap lima tahun sekali. Bagi Iqbal kebijakan itu tidak adil karena selain menyengsarakan buruh juga melemahkan kemampuan daya beli masyarakat.
Selain itu Iqbal menyoroti masalah jaminan sosial diantaranya program Jaminan Pensiun (JP) yang akan diselenggarakan 1 Juli 2015 oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ia khawatir program itu tidak akan berjalan sesuai jadwal sebab sampai sekarang pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana. Kemudian soal besaran iuran JP sekitar 8 persen dari upah yang dinilai terlalu kecil. Koalisi menuntut agar besaran iuran JP minimal 13 persen.
Presiden KSPI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan demonstrasi yang akan digelar GBI melibatkan ratusan ribu buruh. Sebagian massa buruh berasal dari berbagai daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Tangerang. Namun, Andi mendapat laporan serikat buruh kesulitan untuk menyewa bus guna mengangkut massa buruh ke Jakarta karena ada pihak tertentu yang menyambangi setiap tempat penyewaan bus dan meminta tidak menyewakan bus kepada buruh.
Untuk itu Andi meminta kepada kepolisian untuk membantu buruh agar bisa menyewa bus. Mestinya buruh tidak kesulitan untuk menyewa bus karena harga sewa yang dibayar besarannya sama seperti masyarakat umum yang ingin menyewa bus. Namun, jika kendala itu belum dapat diatasi menjelang mayday maka pimpinan serikat buruh akan menginstruksikan agar massa buruh bergerak ke Jakarta dengan menggunakan alat transportasi apapun, termasuk sepeda motor.
Selain meminta membantu buruh untuk mendapatkan bus sewaan, Andi juga mendesak kepolisian mengusut teror yang menimpa KSBSI. Beberapa waktu lalu, kantor KSBSI di Jakarta diberondong peluru orang tak dikenal.
“Kami minta Kapolri usut tuntas kasus yang dialami KSBSI. Ini sudah dua kali KSBSI mengalami teror menjelang Mayday, ini tidak mungkin sekadar orang iseng, tapi dilakukan sistematis,” ujarnya.
Ketua FSBTPI, Ilhamsyah, mengatakan dalam demonstrasi nanti GBI akan melakukan deklarasi politik. GBI akan merintis pembentukan alat politik untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Itu dilakukan karena partai politik (parpol) yang ada sekarang terbukti tidak membela kepentingan buruh secara serius.
Dengan organisasi politik yang akan dibentuk itu, dikatakan Ilhamsyah, serikat buruh berharap dapat menempatkan anggota-anggota terbaiknya pada posisi strategis seperti di DPRD, DPD, DPR dan pemerintahan, bahkan Presiden dan Wakil Presiden. “Kami merasa perlu membangun alat politik kaum buruh dan rakyat seluruhnya. Ini salah satu cita-cita besar kami dalam Mayday 2015,” tukasnya.
(Sumber Hukumonline.com)
