Kefamenanu,Buruhtoday.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),Nusron Wahid memberikan pencerahan kepada para tokoh masyarakat di tiga Kabupaten Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mencegah pengiriman TKI ilegal atau non-prosedural yang saat ini menjadi gudang atau pemasok TKI ilegal.
Dalam Sosialisai Pencegahan TKI non prosedural keluar negeri yang digelar BNP2TKI di Hotel Livero,Kefananu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) NTT untuk memberikan materi kegiatan bagaimana cara pencegahan TKI non prosedural pada para tokoh-tokoh masyarakat.
Dalam Sosialisai Pencegahan TKI non prosedural keluar negeri yang digelar BNP2TKI di Hotel Livero,Kefananu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) NTT untuk memberikan materi kegiatan bagaimana cara pencegahan TKI non prosedural pada para tokoh-tokoh masyarakat.
Adapun tokoh-tokoh masyarakat yang hadir yakni para Lurah, Camat, dan Pastur di Kefamenanu, Timor Tengah Utara dan juga Wakil Bupati Timor Tengah Utara, Aloysius Kobes serta perwakilan dari Konjen Johor Bahru Malaysia Argiadipa Subandhi.
"Angka TKI bermasalah dari NTT, terutama yang di Malaysia sangat tinggi. Ini yang menjadi konsen kita. Kalau berangkatnya tanpa prosedur dipastikan akan menjadi masalah. Jam kerja tidak pasti, gaji tidak pasti, bahkan sering diopar-oper ke majikan lain. Pokoknya yang ada penderitaan," kata Nusron.
Nusron mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun, tiga Kabupaten yang menjadi pemasok TKI ilegal yakni, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Belu.
"Sesuai data yang kami miliki, setiap satu tahun, ada sekitar 2.000 orang TKI yang berasal dari tiga kabupaten ini (TTU, TTS dan Belu), tetapi 70 persen diantaranya, tidak melalui jalur resmi atau ilegal,"jelas Nusron.
Menurut Nusron, dampak dari para TKI yang tidak memiliki dokumen menyebabkan mereka menjadi pengangguran di negara orang. "Untuk setiap tahunnya, pemerintah Malaysia sedikitnya telah mendeportasi TKI ilegal dari sana sebanyak 38 ribu orang," beber Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini.
Karena itu, dengan bentuk sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah, pihaknya berharap para calon TKI bisa mengerti bagaimana proses yang benar untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri sehingga tidak salah tempat maupun salah arah.
Nusron juga meminta setiap calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri, terlebih dahulu harus ditingkatkan ketrampilannya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dengan gaji yang tinggi.
"Mencari pekerjaan ke luar negeri atau migrasi merupakan hak dan diperbolehkan. Tapi kalau cara berangkatnya tidak benar dan tidak menggunakan prosedur yang baik dan benar akan terjebak dalam praktek perdagangan manusia," jelasnya.
Karena itu, tambah Nusron, pihaknya ingin menggugah kesadaran para tokoh masyarakat di NTT agar bersama-bersama menyadarkan masyarakat untuk memerangi calo yang menjerumuskan. "Agar warga NTT tidak menderita dan tidak terjebak dalam human trafficking," tukasnya.(sumber Okezone.com)
"Angka TKI bermasalah dari NTT, terutama yang di Malaysia sangat tinggi. Ini yang menjadi konsen kita. Kalau berangkatnya tanpa prosedur dipastikan akan menjadi masalah. Jam kerja tidak pasti, gaji tidak pasti, bahkan sering diopar-oper ke majikan lain. Pokoknya yang ada penderitaan," kata Nusron.
Nusron mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun, tiga Kabupaten yang menjadi pemasok TKI ilegal yakni, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Belu.
"Sesuai data yang kami miliki, setiap satu tahun, ada sekitar 2.000 orang TKI yang berasal dari tiga kabupaten ini (TTU, TTS dan Belu), tetapi 70 persen diantaranya, tidak melalui jalur resmi atau ilegal,"jelas Nusron.
Menurut Nusron, dampak dari para TKI yang tidak memiliki dokumen menyebabkan mereka menjadi pengangguran di negara orang. "Untuk setiap tahunnya, pemerintah Malaysia sedikitnya telah mendeportasi TKI ilegal dari sana sebanyak 38 ribu orang," beber Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini.
Karena itu, dengan bentuk sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah, pihaknya berharap para calon TKI bisa mengerti bagaimana proses yang benar untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri sehingga tidak salah tempat maupun salah arah.
Nusron juga meminta setiap calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri, terlebih dahulu harus ditingkatkan ketrampilannya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dengan gaji yang tinggi.
"Mencari pekerjaan ke luar negeri atau migrasi merupakan hak dan diperbolehkan. Tapi kalau cara berangkatnya tidak benar dan tidak menggunakan prosedur yang baik dan benar akan terjebak dalam praktek perdagangan manusia," jelasnya.
Karena itu, tambah Nusron, pihaknya ingin menggugah kesadaran para tokoh masyarakat di NTT agar bersama-bersama menyadarkan masyarakat untuk memerangi calo yang menjerumuskan. "Agar warga NTT tidak menderita dan tidak terjebak dalam human trafficking," tukasnya.(sumber Okezone.com)
