Jakarta,Buruhtoday.com - Menindaklanjuti aksi demontrasi buruh di kota Batam yang menjadi keluhan para Investor selama ini. Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengirimkan tim investigasi turun langsung ke Batam untuk mencari informasi detail persoalan terjadinya sering demo..
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan, hal ini dilakukan sebagai langkah investigasi kementeriannya terkait masalah demonstrasi yang disebut sampai menganggu iklim investasi di pulau tersebut.
"Tim kami hari ini kesana langsung, melihat detail apa persoalannya, kenapa ada PHK kemudian di mana saja, datanya belum ada," ujarnya di Rumah Sakit Cipto Mangukusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (24/7/2015).
Dia menjelaskan, selama ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam terkait hal ini. Namun belum ada klarifikasi yang pasti mengenai akar dari masalah ini.
"Kita sudah bicara dengan Kadis-nya (Kepala Dinas) belum Lebaran. Nah ini sedang dilakukan klarifikasi oleh pihak dinas, karena kalau PHK kan bisa langsung dengan Dinas Kota Batam," kata dia.
Sebelumnya, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) juga menyatakan akan menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Batam, BKPM BP Batam, pihak kepolisian, pengusaha dan pihak terkait guna menindaklanjuti keluhan investor soal maraknya aksi demo buruh di Batam.
Kepala BKPM Franki Sibarani mengatakan, hal ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah melakukan kunjungan langsung ke kota tersebut beberapa waktu lalu.
"Presiden meminta saya untuk melakukan hal-hal yang perlu di koordinasikan. Saya berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait," ujar Franky.
Dia menjelaskan, akibat besarnya intensitas aksi unjuk rasa buruh yang terjadi Batam, sejumlah investor asing pun telah memutuskan untuk menarik investasinya dari pulau yang masuk dalam provinsi Kepulauan Riau ini.
"Di Batam itu demo yang terus menerus, sehingga PMA itu keluar. Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan, jumlahnya saya tidak ingat. Tapi ada seperti Siemens," lanjutnya.
Franky mengungkapkan, demonstrasi ini sebenarnya dengan intensitas yang sering ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Namun belum ada penyelesaiannya hingga saat ini. Oleh sebab itu, BKPM mencoba memfasilitasi penyelesaian dari masalah ini.
"Ini saya rasa sudah cukup lama. Selain itu juga soal kenaikan upah yang langsung tinggi," tandasnya.
(Sumber Liputan6.com).
