Yogyakrta,Buruhtoday.com - Menteri Ketenagakerjaan dan Tranmigrasi, M Hanaif Dhakiri berharap agar pemutusan hubungan kerja(PHK) sepihak yang dulakukan perusahaan pada buruh tidak ada lagi. Ia pun mendorong pada setiap Gubernur, Bupati dan Walikota disetiap daerah untuk menerapkan dialog sosial.
Harapannya, supaya langkah pemecatan atau PHK sepihak diminimalisir jika tanpa ada penyebabnya. Sebab, dalam dialog sosial itu mempertemukan antara perusahaan dengan karyawan dalam bingkai kekeluargaan. Hanif mengaku sudah memiliki data ribuan buruh/pekerja yang di PHK dari banyak perusahaan di negeri ini.
"Kami di Kementerian memiliki data ada 25.506 karyawan buruh yang di PHK hingga 1 September kemarin," kata Hanif usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertema Strategi Pendidikan Merespon Perkembangan Industri dan Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (12/9/2015).
Hanif mengaku ada banyak penyebab perusahaan 'terpaksa' memecat karyawan, seperti perusahaan tutup alias tidak beroperasi sehingga otomatis karyawan harus bubar.
Hanif mengaku ada banyak penyebab perusahaan 'terpaksa' memecat karyawan, seperti perusahaan tutup alias tidak beroperasi sehingga otomatis karyawan harus bubar.
"Ada juga yang habis masa kontrak tapi tidak diperpanjang dan masih banyak lainnya," jelasnya.
Pemerintah, kata dia, memfasilitasi dialog sosial tersebut. Sehingga upaya melakukan perlawanan antara karyawan dengan perusahaan bisa ditekan, apalagi sampai melakukan aksi demonstrasi besar besaran.
Dia melihat aksi unjuk rasa justru merugikan dua belah pihak, baik perusahaan dan karyawan. Untuk itu, paradigma yang ada seperti perusahaan dengan karyawan tak pernah akur harus diubah.
"Harus diubah, karyawan dan perusahaan itu mitra saling melengkapi, tidak harus menyelesaikan masalah dengan aksi demo," jelasnya.
Kalau ada persoalan, kata dia, harus diselesaikan dengan cara dialog agar menemukan titik temu. Dia mengakui tak sedikit upaya dialog itu mentok sehingga tidak menemukan solusi kedua belah pihak.
"Itu peran kita di pemerintahan, kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota harus bisa mengambil jalan tengah," jelasnya.
Pemerintah, kata dia, memfasilitasi dialog sosial tersebut. Sehingga upaya melakukan perlawanan antara karyawan dengan perusahaan bisa ditekan, apalagi sampai melakukan aksi demonstrasi besar besaran.
Dia melihat aksi unjuk rasa justru merugikan dua belah pihak, baik perusahaan dan karyawan. Untuk itu, paradigma yang ada seperti perusahaan dengan karyawan tak pernah akur harus diubah.
"Harus diubah, karyawan dan perusahaan itu mitra saling melengkapi, tidak harus menyelesaikan masalah dengan aksi demo," jelasnya.
Kalau ada persoalan, kata dia, harus diselesaikan dengan cara dialog agar menemukan titik temu. Dia mengakui tak sedikit upaya dialog itu mentok sehingga tidak menemukan solusi kedua belah pihak.
"Itu peran kita di pemerintahan, kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota harus bisa mengambil jalan tengah," jelasnya.
(Sumber Okezone.com)
