Semarang,Buruhtoday.com - Ribuan buruh yang tergabung dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) mulai beraksi menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan politik upah murah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPW FKSPN Wahono mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi PP pengupahan merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid IV yang akan menghambat kesejahteraan bagi buruh.
“Dalam RPP pengupahan satu poinnya mengatur sistem formulasi yang diterapkan dalam menentukan upah minimum tahun berikutnya dengan menggunakan rumus upah minimum tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga menjadikan besaran kenaikan upah tidak realistis bahkan cenderung menurun.” kata Wahono di sela-sela aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, Senin (26/10).
Ia juga menambahkan, bahwa FKSPN Jawa Tengah sudah meminta agar Gubernur Jawa Tenggah berani mengabaikan kebijakan pemerintah pusat. Termasuk tidak mengikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Se Mendagri) yang memerintahkan seluruh Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengikuti RPP Pengupahan.
“Kami juga menuntut, menolak dan akan membatalkan RPP Pengupahan yang tidak mensejahterakan pekerja atau buruh. Menetapkan UMK 2016 di Jawa Tengah dengan mendasarkan hasil prediksi KHL Desember 2015 ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” tutur Wahono.
Lanjutnya, "Jika memang pemerintah ingin tetap mengesahkan RPP Pengupahan menjadi PP. Maka semua daerah diberlakukan sama dengan perhitungan UMK di Jakarta, saat ini UMK di Jawa Tengah termasuk yang paling murah di Pulau Jawa dan jika peraturan baru ini diberlakukan maka upah di Jawa Tengah akan semakin rendah." tutupnya.
(Sumber Suaramerdeka.com)
