Jangan Pertontonkan Kegaduhan dan Kepongahan Pada Kami

Penulis : En Jacob Ereste

Inilah kabinet pemerintahan di dunia yang paling gaduh dan membingungkan rakyat, Presiden bersilang pendapat dengan Wakil Presiden.(Baca En Jacob Ereste : Masalah Impor Beras Presiden dan Wakil Presiden Bisa Selisih Pendapat, SBSINews.Com, Oct 8, 2015). Ikwal kebakaran lahan dan hutan, sebelumnya Pemerintahan Jokowi-JK sempat menolak bantuan negara tetangga yang juga berkepentingan untuk memadamkan api serta asap agar tidak menimbulkan lebih banyak kerugian dan korban, toh akhirnya menghiba juga, meminta pertolongan. Karena segenap aparat pemerintah Jokowi-JK abai dan lebih sibuk membangun pencitraan.

Realitasnya memang kebakaran lahan dan hutan di sejumlah provinsi tanah air tak juga padam, bukannya malah membaik, kondisi sejumlah kota di Sumatera, Riau dan Kalimantan kini justru semakin memburuk diselimuti kabut asap tebal.(SBSINews.Com,Oct 24, 2015) Kecerobohan ini mengakibatkan keharusan untuk menebusnya dengan biaya yang lebih mahal dengan malakukan evakuasi para korban dampak asap. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan dengan bangga melakukan evakuasi bagi yang terkena dampak asap.

Kesan terlambat ini bisa dipahami dikarenakan sikap pemerintah, persis sebagaimana sikap awal menolak bantuan. Realitasnya, toh kewalahan juga. Pelajaran dari semua ini semakin meyakinkan pada rakyat bahwa sesungguhnya pemerintah Jokowi-JK tidak benar-benar hendak melindungi, mengamankan serta tidak hendak menyelamatkan rakyat. Perseteruan pada tingkat elit terus berlangsung dan dipertontonkan kepada rakyat.

Pada akhirnya, kejumawahan pemerintahan Jokowi-JK harus menjilat ludahnya sendiri. Ketika pada akhirnya kewalahan mengatasi kebakaran lahan dan hutan, salah satu upaya yang akan ditempuh adalah meminta bantuan negara lain yakni Prancis dan Kanada. Demikian kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, di Hotel Mercure Padang, Jumat , 23 Oktober 2015. Meski permintaan bantuan ini sudah dibahas pemerintah Kanada dan Prancis, toh diakui belum bisa diketahui jenisnya seperti apa yang akan diwujudkan untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut.

Sebelumnya, Indonesia pun telah mendapat bantuan dari sejumlah negara untuk memadamkan api di antaranya; Australia dan Malaysia, khusus untuk kebakaan hutan semata. Dan masing-masing pesawat Hercules dari Australia dan Malaysia yang sudah menunaikan bantuannya itu sudah kembali ke negaranya masing-masing. Pendek kata, kepanikan pemerintah yang sebelumnya sangat terkesan menganggap sepele berbagai masalah yang langsung berdampak negatif terhadap rakyat banyak, masih terus dilakukan dan dipertontonkan tanpa rasa risi.

Demikian juga kegaduhan dalam bentuk lain, mulai dari masalah pejabat di berbagai isntansi hingga antar kelembagaan, tampak dilakukan pembiaran membuat kegaduhan, sehingga membuat rakyat merasa lengah dan muak. Mulai dari masalah kapolri, KPK, Pelindo, hingga isu reshufle kabinet dibaikan menjadi celotehan para menteri yang tidak sepatutnya membicarakannya. 

Menteri Dalam Negeri misalnya terkesan culas memberi komentar tentang isu reshufle kabinet jilid II yang diprediksi akan dilakukan Jokowi. Apalagi praduga Mendagri sekedar mengacu pada aksi Partai Amanat Nasional yang merapat ke lingkaran istana. (Viva.Co.Id, 24 Oktober 2015). Sehingga spekulasi diumbar bila PAN akan memperoleh jatah tiga kursi kementerian dalam kabinet reshufle jilid II Jokowi-JK.

Topik famali serupa ini semakin ricuh dan gadus dalam bentuk yang lain, tidak kecuali di kalangan Menteri, tetapi juga ditimpali oleh Presiden Jokowi. Masalahnya adalah, Presiden sendiri tidak mampu menertibkan keculasan para pembatunya itu untuk tidak menggunjingkan pekerjaan termasuk wewenang yang tidak menjadi hak dan kewajibannya. Bayangkan saja komentar seorang Gunerbur Jawa Tengah bisa-bisanya mendesak Presiden untuk mengingatkan Polri dan Kejaksaan lantaran Mantan Walikota Surabaya menjadi tersangka dan dikhawatirkan tidak bisa ikut Pilkada serentak yang akan segera berlangsung pada Desember 2015.

Entah dalam kapasitas apa, Ganjar Pranowo meminta Jokowi untuk mengingatkan Polri dan Kejaksaan yang terkesan bertikai dalam menangani dugaan penyelewengan yang dilakukan Tri Rismaharini sebagai tersangka terkait kasus Pasar Turi di Surabaya. (Merdeka.Com, 24 Oktober 2015). Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jangan mengingkari kesepakatan dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa hari yang lalu.

Ganjar tidak menyebutkan dengan jelas kapan rapat itu digelar namun ada kesepakatan supaya tidak ada langkah dari kejaksaan dan kepolisian yang akan membunuh lawan politik tertentu. Intinya, Ganjar Pranowo meminta supaya Jokowi selaku kepala negara harus bicara langsung dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait soal komitmen pertemuan di Istana Negara saat itu.

Ganjar menilai langkah kepolisian dan kejaksaan menetapkan Risma sebagai tersangka mencerminkan dugaan tidak sehatnya perpolitikan. Bahkan, Ganjar Pranowo mebela habis kerabatnya se partai itu agar supaya Jaksa Agung dan Kapolri memberikan klarifikasi terkait simpang siurnya informasi apakah Risma jadi tersangka atau tidak dalam kasus Pasar Turi Surabaya.

Sungguh kuar biasa, seorang Gubernur bisa mendesak Presiden untuk melakukan langkah-langkah yang didiktekan sesuai dengan klaim yang telah disepakati sebelumnya. Tentu saja kebingungan rakyat semakin menjadi-jadi ketika memahami perseteruan antara Kejaksaan dan Kepolisian tentang kasus yang dipersangkakan kepada Tri Rismaharini itu. Lah, kalau Mendagri sendiri merasa bingung, bagaimana dengan rakyat jelata kebanyakan seperti saya ?

Dalam usaha membela sahabat separtai, Mendagri mengungkapkan kebinguannya mengenai perbedaan sikap antara Kejaksaan dengan Kepolisian mengenai Kasus yang dipersangkakan terhadap Tri Rismaharini. (Merdeka. Com, 24 Otiber 2015). Mengenai perbedaan pendapat antara Kejaksaan dan pihak Kepolisian ini sepatutnya memang ada klarifikasi, sehingga rakyat tidak semakin banyak yang bingung. Realitasnya, pengakuan lugas Mendagri saja sudah lebih dari cukup dijadikan sandingan, bagaimana bingungnya rakyat yang tengah didera beban ekonomi akibat sembilan kebutuhan pokok terus mencekik.

Dalam ikatan organisasi politik partai memang bisa dipahami solidaritas Gunernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri melakukan upaya penyelamatan atau pembelaan terhadap rekan se partai, namun dalam etika politik tata negara dan pemerintahan, bagaimana mungkin soerang presiden bisa memperoleh sergahan seperti itu. Celakanya, memang Presiden Jokowi sendiri justru menyambut pengangkangan terhadap otoritas dan kewibawaannya sebagai Presiden. Karena pada kesempatan lain, Presiden Jokowi sendiri langsung angkat bicara masalah Tri Rismaharini, dia pastikan bisa ikut Pilkada di Surabaya. (Viva.Co.Id, 24 Oktiber 2015).

Intinya, Presiden Joko Widodo memastikan mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bisa mencalonkan kembali dalam pilkada serentak Desember mendatang. "Pada prinsipnya tidak ada penetapan tersangka, tidak ada persoalan hukum, sehingga tidak ada hambatan dalam pencalonan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika diwawancarai tvOne, Sabtu 24 Oktober 2015.  Kegaduhan serupa persis seperti yang diungkapkan Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dalam menangani masalah asap agar para menteri tidak saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain.

Fenemone yang diisyaratkan Menko Pulhukam ini membuktikan adanya gesekan dan kegaduhan alias ketidakharmonisan di dalam kabinet Jokowi-JK. Keprihatinan rakyat wajar menyemburat, sebab beragam masalah yang mendera rakyat semakin sulit diatasi. Setahun bahkan terabaikan, akibat pertikaian terus terjadi antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain. Termasuk yang tidak mencengangkan perseteruan antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.

Masalahnya bagi rakyat kebanyakan seperti saya, bagaimana mungkin bisa percaya bahwa amanah untuk mengurus segenap masalah yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan kami bisa dilakukan, manakala perseteruan dan pertikaian untuk salang menggagahi antara yang satu dengan yang lain terus terjadi dan dipertontonkan tanpa rasa risi. Sementara harga pangan terus mencekik bersama keperluan lainnya yang ditimpali oleh beragam bencana tanpa pernah sigap disikapi dengan cepat dan tepat. Sungguh kami resah dan kecewa. Dan ingat, kesabaran kami pun sudah amat sangat terbatas ! ***