Batam,Buruhtoday.com - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf meminta Pemerintah Kota Batam menyelesaikan PHK sepihak puluhan karyawan PT Patra Niaga Pertamina.
"Saya tegaskan kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak selesai juga, maka DPR RI akan panggil PT Patra Niaga dan itu akan menjadi isu politis," tegas Dede.
Diberitakan sebelumnya, Terkait PHK sepihak yang dilakukan PT Patra Niaga terhadap 24 karyawan, Komisi IV DPRD Batam mengaku baru akan mengagendakan sidak ke anak Pertamina tersebut.
"Kita akan sidak ke PT Patra Niaga secepatnya," ujar Uba Ingan Sigalingging anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi Hanura, Kamis (28/1/2016).
Dalam rapat tersebut Uba juga mengatakan langkah yang diambil buruh sudah tepat mengadukan permasalahan yang terjadi ke DPR RI.
"Langkah kawan-kawan sudah tepat melakukan pengaduan tersebut, karena hal ini sudah pelanggaran UU ketenagakerjaan" ujarnya.
Namun anehnya, Uba meminta para buruh menyampaikan langsung aspirasinya ke DPR RI, agar memperhatikan dinas terkait yang melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan bermasalah, di mana anggaran yang diberikan pemerintah sangat minim.
"Kalau saja saya ada dalam rapat tersebut, saya sendiri yang akan menyampaikannya. Tapi Komisi IV enggak diundang, makanya saya minta kawan-kawan buruh yang menyampaikannya. Karena masalah ini-kan akibat kurangnya pengawasan dari dinas terkait," ujarnya. (cr-1, cr-2).
"Saya tegaskan kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak selesai juga, maka DPR RI akan panggil PT Patra Niaga dan itu akan menjadi isu politis," tegas Dede.
Diberitakan sebelumnya, Terkait PHK sepihak yang dilakukan PT Patra Niaga terhadap 24 karyawan, Komisi IV DPRD Batam mengaku baru akan mengagendakan sidak ke anak Pertamina tersebut.
"Kita akan sidak ke PT Patra Niaga secepatnya," ujar Uba Ingan Sigalingging anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi Hanura, Kamis (28/1/2016).
Dalam rapat tersebut Uba juga mengatakan langkah yang diambil buruh sudah tepat mengadukan permasalahan yang terjadi ke DPR RI.
"Langkah kawan-kawan sudah tepat melakukan pengaduan tersebut, karena hal ini sudah pelanggaran UU ketenagakerjaan" ujarnya.
Namun anehnya, Uba meminta para buruh menyampaikan langsung aspirasinya ke DPR RI, agar memperhatikan dinas terkait yang melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan bermasalah, di mana anggaran yang diberikan pemerintah sangat minim.
"Kalau saja saya ada dalam rapat tersebut, saya sendiri yang akan menyampaikannya. Tapi Komisi IV enggak diundang, makanya saya minta kawan-kawan buruh yang menyampaikannya. Karena masalah ini-kan akibat kurangnya pengawasan dari dinas terkait," ujarnya. (cr-1, cr-2).
