Jombang,Buruhtoday.com - Tingginya kenaikan upah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diduga salah satu menjadi penyebab perusahaan hengkang. Apabila ini dibiarkan maka bisa memicu gelombang PHK massal bagi pakerja.
"Data resmi ke dinas belum ada, namun saya sudah turunkan tim untuk pemantauan di lapangan. Salah satu indikatornya tanah sudah dijual," kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Heru Wijayanto, di Jombang, Minggu.
Ia mengatakan, sejumlah perusahaan yang akan pindah dari Kabupaten Jombang itu di antaranya PT Volma, PT Shoei Indonesia, PT Venezia dan PT Sejahtera Usaha Bersama (SUB).
Diperkirakan, sebanyak 6.000 orang akan menjadi korban PHK. Untuk saat ini, PT Volma ternyata sudah melakukan PHK pada 1.500 pekerjanya, dan secara lesan SUB mengaku akan melakukan PHK pada April ini sekitar 2.000 orang pekerja.
Ia mengatakan, alasan perusahaan untuk pindah dari Kabupaten Jombang, karena perusahaan tidak kuat bertahan menghadapi krisis ekonomi global yang semakin berat. Omzet perusahaan mengalami penurunan lebih dari 50 persen.
"Selain itu, UMK Jombang juga tinggi. Tahun ini UMK naik sampai 11,5 persen Rp1.924.000, padahal tahun lalu Rp1.725.000," ujarnya.
Ia mengaku, adanya sekitar 6.000 pengangguran baru akibat PHK massal ini juga berdampak pada semakin banyaknya jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang. Setiap tahun, untuk lulusan SMA di kabupaten ini saja mencapai 8.500 anak, sehingga dengan ditambah pengangguran akibat PHK massal menjadi bertambah sangat banyak.
Heru mengaku kondisi ini sangat berat bagi pemerintah daerah. Sebab, dalam setahun pemerintah belum bisa seluruhnya mengentaskan jumlah pengangguran tersebut. Dengan adanya situasi itu, akan sangat berdampak pada pereekonomian di Jombang.
"Ini berat untuk pemda. Jika ada 6.000 karyawan dikali UMK, dalam satu bulan perputaran uang ini akan hilang. Belum lagi dampak sosial ekonomi, keluarga juga terdampak, anak putus sekolah, bahkan meningkatnya kriminalitas," ujarnya.
Namun, Heru mengaku pemerintah mencoba melakukan beberapa langkah pendekatan, misalnya meminimalisir PHK. Pemerintah komunikasi agar tidak semua karyawan diberhentikan atau bahkan pabrik di Jombang tidak ditutup.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah juga berupaya membuat program untuk pemberdayaan menjadi wirausaha mandiri. Dengan mengadakan berbagai pelatihan, diharapkan dapat banyak pengusaha baru.
"Kami sudah mencoba di beberapa tempat dan hasilnya bagus," ujar dia.
"Data resmi ke dinas belum ada, namun saya sudah turunkan tim untuk pemantauan di lapangan. Salah satu indikatornya tanah sudah dijual," kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Heru Wijayanto, di Jombang, Minggu.
Ia mengatakan, sejumlah perusahaan yang akan pindah dari Kabupaten Jombang itu di antaranya PT Volma, PT Shoei Indonesia, PT Venezia dan PT Sejahtera Usaha Bersama (SUB).
Diperkirakan, sebanyak 6.000 orang akan menjadi korban PHK. Untuk saat ini, PT Volma ternyata sudah melakukan PHK pada 1.500 pekerjanya, dan secara lesan SUB mengaku akan melakukan PHK pada April ini sekitar 2.000 orang pekerja.
Ia mengatakan, alasan perusahaan untuk pindah dari Kabupaten Jombang, karena perusahaan tidak kuat bertahan menghadapi krisis ekonomi global yang semakin berat. Omzet perusahaan mengalami penurunan lebih dari 50 persen.
"Selain itu, UMK Jombang juga tinggi. Tahun ini UMK naik sampai 11,5 persen Rp1.924.000, padahal tahun lalu Rp1.725.000," ujarnya.
Ia mengaku, adanya sekitar 6.000 pengangguran baru akibat PHK massal ini juga berdampak pada semakin banyaknya jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang. Setiap tahun, untuk lulusan SMA di kabupaten ini saja mencapai 8.500 anak, sehingga dengan ditambah pengangguran akibat PHK massal menjadi bertambah sangat banyak.
Heru mengaku kondisi ini sangat berat bagi pemerintah daerah. Sebab, dalam setahun pemerintah belum bisa seluruhnya mengentaskan jumlah pengangguran tersebut. Dengan adanya situasi itu, akan sangat berdampak pada pereekonomian di Jombang.
"Ini berat untuk pemda. Jika ada 6.000 karyawan dikali UMK, dalam satu bulan perputaran uang ini akan hilang. Belum lagi dampak sosial ekonomi, keluarga juga terdampak, anak putus sekolah, bahkan meningkatnya kriminalitas," ujarnya.
Namun, Heru mengaku pemerintah mencoba melakukan beberapa langkah pendekatan, misalnya meminimalisir PHK. Pemerintah komunikasi agar tidak semua karyawan diberhentikan atau bahkan pabrik di Jombang tidak ditutup.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah juga berupaya membuat program untuk pemberdayaan menjadi wirausaha mandiri. Dengan mengadakan berbagai pelatihan, diharapkan dapat banyak pengusaha baru.
"Kami sudah mencoba di beberapa tempat dan hasilnya bagus," ujar dia.
(sumber Antaranews.com)
