"Pemerintah harus rasional, belum juga sembuh luka rakyat yang dibohongi dengan janji pengangkatan Honorer K2, sekarang ada upaya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PNS/ASN yang berstandar SDM rendah. Penilaian saya ini kurang adil dan harus dilakukan pengkajian lebih dalam terkait hal ini," kata Frans,Kamis(10/3/2016).
Frans juga menyebutkan dalam roadmap rasionalisasi, ada sekitar 1,37 juta PNS jadi target. Mereka tersebar dijabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA, SMP, dan SD. Menurut Pemerintah, rasionalisasi akan dilakukan bertahap selama empat tahun, sehingga pada 2019 jumlah PNS menjadi 3,5 juta dari 4,517 juta pegawai.
Bahkan, Deputi SDM Kemen PAN-RB, Setiawan Wangsa Atmaja menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan upaya pemecatan masal kepada PNS yang memiliki standar SDM rendah, yakni SD, SMP, SMA.
"Pertanyaannya, apa alasan pemerintah melakukan program rasionalisasi ini. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, kehadiran negara sangat dibutuhkan, seharusnya yang dilakukan pemerintah membuka lapangan pekerjaan, bukan melakukan PHK. Mereka adalah aparatur sipil Negara, pegawai negeri yang mendedikasikan diri kepada nusa dan bangsa sebagai pelayan masyarakat. kenapa harus di PHK?" keluhnya.
Apalagi, kata politisi Partai Hanura ini, sudah jelas dalam preambul UUD 1945 alenia ke 4 dikatakan bahwa tujuan membentuk suatu pemerintah negara adalah untuk yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kata dia, harus diberi kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan kualitas SDM-nya.
"Beri mereka waktu, jangan mendadak seperti ini. Lagi pula jika semua PNS/ASN itu sarjana S1 atau S2 apakah mereka mau melakukan pekerjaan kasar seperti angkut sampah, petugas kebersihan pasar, menjadi petugas penyiram kebun kota dan lain-lain," tukasnya
"Pertanyaannya, apa alasan pemerintah melakukan program rasionalisasi ini. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, kehadiran negara sangat dibutuhkan, seharusnya yang dilakukan pemerintah membuka lapangan pekerjaan, bukan melakukan PHK. Mereka adalah aparatur sipil Negara, pegawai negeri yang mendedikasikan diri kepada nusa dan bangsa sebagai pelayan masyarakat. kenapa harus di PHK?" keluhnya.
Apalagi, kata politisi Partai Hanura ini, sudah jelas dalam preambul UUD 1945 alenia ke 4 dikatakan bahwa tujuan membentuk suatu pemerintah negara adalah untuk yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kata dia, harus diberi kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan kualitas SDM-nya.
"Beri mereka waktu, jangan mendadak seperti ini. Lagi pula jika semua PNS/ASN itu sarjana S1 atau S2 apakah mereka mau melakukan pekerjaan kasar seperti angkut sampah, petugas kebersihan pasar, menjadi petugas penyiram kebun kota dan lain-lain," tukasnya
(sumber RMOL.co)
