Batam,Buruhtoday.com - Anggota Komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husen menyatakan PT Arsikon tidak pernah datang memenuhi panggilan Komisi I terkait permasalahan lahan di Dam Baloi Kolam, Batam, Kepulauan Riau.
Ia menegaskan bahwa Komisi I akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap PT Arsikon selaku pihak pengembang.
“Kita akan jadwalkan dan memanggil pihak-pihak terkait. Berhubung lembaga ini ada pimpinan, yakni Ketua Ketua DPRD Batam dan Ketua Komisi I, semua keputusan ada sama mereka,” ujar Harmidi kepada AMOK Group, Kamis (24/3/2016) sore diruang kerjanya.
Dikatakannya bahwa sejak komisi I melakukan kunjungan ke Dam Baloi aktivitas dari PT Arsikon tidak terlihat lagi. “Alhamdulillah, pekerjaannya sudah di stop, saya beberapa kali turun kesana dan tidak ada aktivitas lagi,”bebernya.
Meski demikian, politisi Partai Gerindra ini mengaku akan tetap bekerja keras untuk memperjuangkan hak dari warga Dam Baloi. Namun keputusan berada di tangan Ketua komisi I dan DPRD Batam.
“Langkah-langkah sudah kita ambil, mendatangi lokasi, itu tinggal keputusan Komisi I dan DPRD Batam,”ucapnya.
Harmidi juga menduga selama ini ada pihak yang sengaja main mata dengan perusahaan, karena perusahaan tidak pernah mengantongi izin dari Badan Pengusahaan Batam.
“Cut and fil dan izinya belum ada, apalagi dari Amdal, dan BP Batam tahu soal itu. Itu kan lucu?” ujarnya heran.
Menurutnya Komisi I sudah beberapa kali mengundang BP Batam, namun hanya dihadiri oleh pegawai yang tidak paham mengenai permasalahan lahan tersebut.
“Kita layangkan surat ke BP Batam, namun yang diutus justru orang-orang yang tidak tahu. Hargailah Komisi I ini,” jelasnya.
Harmidi juga menyesalkan pihak BP Batam yang sengaja membiarkan permasalahan lahan tersebut berlarut-larut.
“Warga tinggal sudah belasan tahun di sana, ngurus UWTO tidak mungkin bisa, tapi kalau perusahaan yang minta langsung dikasih,” ucapnya.
Ia berharap BP Batam bisa lebih terbuka terkait permasalahan tersebut.
“Dirlahan pak Nanang, dihubungi handphonenya selalu mati-mati terus, mungkin dikiranya kita minta duit. Padahal kita ada amanah dari masyarakat,”pungkasnya.
(red/dro)
Ia menegaskan bahwa Komisi I akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap PT Arsikon selaku pihak pengembang.
“Kita akan jadwalkan dan memanggil pihak-pihak terkait. Berhubung lembaga ini ada pimpinan, yakni Ketua Ketua DPRD Batam dan Ketua Komisi I, semua keputusan ada sama mereka,” ujar Harmidi kepada AMOK Group, Kamis (24/3/2016) sore diruang kerjanya.
Dikatakannya bahwa sejak komisi I melakukan kunjungan ke Dam Baloi aktivitas dari PT Arsikon tidak terlihat lagi. “Alhamdulillah, pekerjaannya sudah di stop, saya beberapa kali turun kesana dan tidak ada aktivitas lagi,”bebernya.
Meski demikian, politisi Partai Gerindra ini mengaku akan tetap bekerja keras untuk memperjuangkan hak dari warga Dam Baloi. Namun keputusan berada di tangan Ketua komisi I dan DPRD Batam.
“Langkah-langkah sudah kita ambil, mendatangi lokasi, itu tinggal keputusan Komisi I dan DPRD Batam,”ucapnya.
Harmidi juga menduga selama ini ada pihak yang sengaja main mata dengan perusahaan, karena perusahaan tidak pernah mengantongi izin dari Badan Pengusahaan Batam.
“Cut and fil dan izinya belum ada, apalagi dari Amdal, dan BP Batam tahu soal itu. Itu kan lucu?” ujarnya heran.
Menurutnya Komisi I sudah beberapa kali mengundang BP Batam, namun hanya dihadiri oleh pegawai yang tidak paham mengenai permasalahan lahan tersebut.
“Kita layangkan surat ke BP Batam, namun yang diutus justru orang-orang yang tidak tahu. Hargailah Komisi I ini,” jelasnya.
Harmidi juga menyesalkan pihak BP Batam yang sengaja membiarkan permasalahan lahan tersebut berlarut-larut.
“Warga tinggal sudah belasan tahun di sana, ngurus UWTO tidak mungkin bisa, tapi kalau perusahaan yang minta langsung dikasih,” ucapnya.
Ia berharap BP Batam bisa lebih terbuka terkait permasalahan tersebut.
“Dirlahan pak Nanang, dihubungi handphonenya selalu mati-mati terus, mungkin dikiranya kita minta duit. Padahal kita ada amanah dari masyarakat,”pungkasnya.
(red/dro)
