Samarinda - Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Disnakertrans) Kalimantan Timur, Abdullah mengatakan laporan terahir angka PHK sudah 2.057 orang selama tiga bulan terahir yakni Janiari - Maret 2016.
“Untuk angka terbaru belum terupdate, karena Kabupaten kota belum menyerahkan datanya,” ujar Abdulla saat ditemui diruang kerjanya.
Ia juga menerangkan, data angka korban PHK per Kabupaten dan Kota adalah Balikpapan yang tertinggi dengan 721 orang, Kukar dengan 448 orang, dan yang terendah adalah Kutim. Selain angka PHK, Balikpapan juga tertinggi untuk jumlah perusahaan yakni sebanyak 325, disusul Paser dengan 26 perusahaan.
“Alat berat kan dari Balikpapan yang banyak. Mereka yang mensuplai ke perusahaan-perusahaan, ketika Indrustri hulunya kena, maka otomatis subkontraktornya terkena imbas juga. Yang paling banyak terkena Imbas itu adalah subkontraktor. Tapi tidak sedikit juga perusahaan induk,” paparnya.
Yang menarik justru Kukar, kata Abdulla. Disana jumlah perusahaan tergolong sedikit, namun angka PHK justru lebih banyak. Kukar memiliki angka PHK tinggi lantaran perusahaan didominasi sektor pertambangan dalam menyerap tenaga kerja. Bahkan PHK diprediksi merambat ke sektor Migas. Tapi, untuk sejumlah perusahaan migas seperti Pertamina tidak akan melakukan PHK terhadap karyawannya.
“Mereka masih mencari solusinya seperti mencarikan pekerjaan pada sub-kontraktor Pertamina. Kami berharap ke depan, gelombang PHK itu semakin menurun dan tidak ada lagi. Sehubungan dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi,” ungkapnya.
Semenatara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Akhmad Rosyidi mengaku heran dengan angka PHK yang terjadi Kaltim. Hal itu berkaitan dengan ekonomi Kaltim diklaim selalu mengalami kenaikan. PHK pun demikian. Ia lebih yakin jika efisiensi anggaran yang terjadi di Kaltim juga menjadi salah satu faktor terjadinya PHK
“Dari sisi keuangan perusahaan juga melakukan efisiensi, disamping itu memang sejumlah perusahaan juga sedang colapse (bangkrut, Red) terutama di sektor batu bara,” katanya.
Menurutnya, indikator ekonomi naik tidak serta merta membaut angka PHK ikut turun. Soal Balikpapan yang menyumbang PHK tertinggi itu hal wajar.
“Karena sebagian besar kantor bisnis yang pusatnya di Jakarta berkantor di sana (Balikpapan, Red). Tenaga kerja juga berpusat di sana. Jadi itu bukan karena buruknya usaha atau ekonomi di Balikpapan,” katanya.
Meski demikian, Rosyidi berharap perusahaan tetap memberikan apa yang menjadi hak-hak pekerja berupa pesangon jika terpaksa melakukan PHK.
“Perusahaan mana sih yang mau melakukan PHK, saya yakin tidak ada. Yang penting jangan seperti salah satu perusahaan di Berau, PHK atau masih bersatatus karyawan juga tidak jelas karena mereka lama tidak digaji,” terangnya.
Sumber Prokal.co
