Batam,Buruhtoday.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Batam prihatin terhadap nasib ribuan PNS di Pemko Batam. Pasalnya pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari Asuransi Bumi Asih Jaya(BAJ) kembali tertunda karena PT BAJ mengajukan Peninjauan Kembali(PK) atas putusan MA.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, Nyangnyang Haris Pratamura mengatakan pencairkan dana JHT dari Asuransi BAJ yang bertele-tele mengakibatkan ribuan Pegawai Negeri Sipil menjadi korban.
“Ini hal yang sangat menyedihkan, ribuan pegawai menjadi korbannya,” ujarnya kepada AMOK Group, Selasa (3/5/2016) kemarin siang.
Dia mengatakan, jika BAJ sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK), di pastikan penyelesaian masalah ini akan memakan waktu lama.
“Harusnya pihak asuransi bertanggung jawab terhadap banyak nyawa di Batam. Kalau bisa di cairkan, kenapa masih di ulur-ulur,” tegasnya.
Terkait permasalahan ini, Komisi I akan memenggil pihak BAJ dan akan di lakukan langkah preventif. “Kami menyalahkan Pemko Batam, kalau sudah terjebak jangan terulang lagi, jadikan pengalaman,” ujarnya.
Menurutnya Pemko Batam harus lebih selektif saat memilih perusahaan untuk rekananya, dan perlu adanya kajian terlebih dahulu.
“Di lihat, di kaji secara detail, jangan malah memilih perusahaan asuransi yang abal-abal,” bebernya.
Dia juga berharap DPRD dengan Pemko Batam bisa bersinergi dalam menyelesaikan permasalah tersebut agar cepat rampung.
“Kami dari Komisi I DPRD Batam selalu siap untuk membantu Pemko,”pungkasnya.
red/dro.
“Ini hal yang sangat menyedihkan, ribuan pegawai menjadi korbannya,” ujarnya kepada AMOK Group, Selasa (3/5/2016) kemarin siang.
Dia mengatakan, jika BAJ sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK), di pastikan penyelesaian masalah ini akan memakan waktu lama.
“Harusnya pihak asuransi bertanggung jawab terhadap banyak nyawa di Batam. Kalau bisa di cairkan, kenapa masih di ulur-ulur,” tegasnya.
Terkait permasalahan ini, Komisi I akan memenggil pihak BAJ dan akan di lakukan langkah preventif. “Kami menyalahkan Pemko Batam, kalau sudah terjebak jangan terulang lagi, jadikan pengalaman,” ujarnya.
Menurutnya Pemko Batam harus lebih selektif saat memilih perusahaan untuk rekananya, dan perlu adanya kajian terlebih dahulu.
“Di lihat, di kaji secara detail, jangan malah memilih perusahaan asuransi yang abal-abal,” bebernya.
Dia juga berharap DPRD dengan Pemko Batam bisa bersinergi dalam menyelesaikan permasalah tersebut agar cepat rampung.
“Kami dari Komisi I DPRD Batam selalu siap untuk membantu Pemko,”pungkasnya.
red/dro.
