JAKARTA - Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf, menyatakan lembaganya mendukung wacana pemerintah menaikan cukai rokok. Syaratnya, peningkatan pendapatan melalui cukai rokok harus dialihkan untuk dana kesehatan.
"Jika pemerintah menaikan cukai, kami sepakat tapi dana cukai dikembalikan untuk dana kesehatan, membangun rumah sakit, BPJS saja defisit Rp 6 triliun. Kalau bisa begitu bagus. Kalau dibangun infrastruktur, itu tidak ada dampaknya. Tinggal kami tunggu sikap pemerintah seperti apa" kata Dede Yusuf, Selasa(23/8/2016)cdi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain itu Dede mengingatkan bahwa perlu ada perlindungan dengan memberi proteksi kepada tembakau.
"Jika pemerintah menaikan cukai, kami sepakat tapi dana cukai dikembalikan untuk dana kesehatan, membangun rumah sakit, BPJS saja defisit Rp 6 triliun. Kalau bisa begitu bagus. Kalau dibangun infrastruktur, itu tidak ada dampaknya. Tinggal kami tunggu sikap pemerintah seperti apa" kata Dede Yusuf, Selasa(23/8/2016)cdi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain itu Dede mengingatkan bahwa perlu ada perlindungan dengan memberi proteksi kepada tembakau.
"Bukan pada industri rokoknya," kata dia.
Dari sisi ketenagakerjaan, kata dia, masih banyak buruh linting rokok yang dibayar murah sehingga tidak mensejahterakan buruh rokok.
Menurut Dede, cukai rokok berkontribusi besar kepada pendapatan negara, sebesar Rp 120-140 triliun. Berdasarkan catatannya, jumlah perokok mencapai 90 juta dan 10 persen di antaranya adalah anak-anak.
Menurut Dede, cukai rokok berkontribusi besar kepada pendapatan negara, sebesar Rp 120-140 triliun. Berdasarkan catatannya, jumlah perokok mencapai 90 juta dan 10 persen di antaranya adalah anak-anak.
"Ini yang mengkhawatirkan," katanya.
Meski demikian, Ia menambahkan pihaknya berfokus pada pembahasan pengendalian tembakau karena tembakaulah yang adiktif. Selain itu, pemerintah juga perlu melindungi petani dan tembakau Indonesia.
Meski demikian, Ia menambahkan pihaknya berfokus pada pembahasan pengendalian tembakau karena tembakaulah yang adiktif. Selain itu, pemerintah juga perlu melindungi petani dan tembakau Indonesia.
"Industri rokok, dari rokok yang dipakai, tembakau lokal hanya 40 persen," kata dia. (Tabloidbintang.com)
