Batam,Buruhtoday.com – Ketua Komisi II DPRD Batam Yudi Kurnain menyatakan Kota Batam memiliki skala penilaian yang sangat baik mengenai struktur APBD dibandingkan daerah lainnya di Kepri.
“Dari segi pendapatan asli daerah (PAD), Batam mampu berada di atas 30 persen. Pada anggaran tahun 2016, PAD Batam sebesar Rp2,5 triliun,” beber Yudi kepada kepriudpate.com.
Angka tersebut jelas jauh di atas rata-rata daerah lain. Menurutnya PAD di banyak daerah rata-rata bary berkisar 20 persen.
“Bila pusat memangkas anggaran daerah, maka rasionalisasi APBD Perubahan tahun ini akan kami utamakan pembangunan untuk kepentingan publik,” jelas politisi PAN ini.
Di antara kepentingan publik itu lanjut Yudi misal pembangunan jalan, drainase, sekolah, kesehatan, pasar, dan lainnya yang menjadi prioritas.
“Sebenarnya Batam tidak terlalu terpengaruh oleh rencana pemangkasan anggaran dari pusat karena Batam masih memiliki dana bagi hasil (DBH),” terangnya.
DBH yang bisa didapatkan bukan hanya dari pajak kendaraan, tetapi juga migas Natuna dan lainnya. “Kami meminta provinsi bisa mengaturnya agar pembangunan Batam dan dapat terus berjalan pesat karena ini dareah perbatasan,” pungkasnya. (red/al)
“Dari segi pendapatan asli daerah (PAD), Batam mampu berada di atas 30 persen. Pada anggaran tahun 2016, PAD Batam sebesar Rp2,5 triliun,” beber Yudi kepada kepriudpate.com.
Angka tersebut jelas jauh di atas rata-rata daerah lain. Menurutnya PAD di banyak daerah rata-rata bary berkisar 20 persen.
“Bila pusat memangkas anggaran daerah, maka rasionalisasi APBD Perubahan tahun ini akan kami utamakan pembangunan untuk kepentingan publik,” jelas politisi PAN ini.
Di antara kepentingan publik itu lanjut Yudi misal pembangunan jalan, drainase, sekolah, kesehatan, pasar, dan lainnya yang menjadi prioritas.
“Sebenarnya Batam tidak terlalu terpengaruh oleh rencana pemangkasan anggaran dari pusat karena Batam masih memiliki dana bagi hasil (DBH),” terangnya.
DBH yang bisa didapatkan bukan hanya dari pajak kendaraan, tetapi juga migas Natuna dan lainnya. “Kami meminta provinsi bisa mengaturnya agar pembangunan Batam dan dapat terus berjalan pesat karena ini dareah perbatasan,” pungkasnya. (red/al)
