MEDAN - Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama BUMN Outsourching (OS) Sumatera Utara melakukan unjuk rasa didepan Kantor PLN Wilayah(Kanwil) Sumut di Kawasan Jalan Glugur.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pihak PLN membatalkan program baca 20 hari kerja. Pasalnya program kerja tersebut dapat mengancam 65% dari seluruh karyawan pencatat meteran yang akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kami menginginkan PLN Sumut membatalkan program Aplikasi Catat Meter Terpusat (ACMT) dengan rasio baca selama 20 hari per petugas antara 5.600-5.700 pelanggan. Mereka meminta pejabat PLN mengembalikan kesepakatan semula menjadi rasio 1.600-1.800 pelanggan per petugas," kata Riswan, selaku kordinator aksi. Rabu(10/8/2016).
Ia juga menyebutkan, pihaknya meminta PLN untuk memecat vendor-vendor yang selalu membuat masalah terhadap pekerja (cater). Dan PLN tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak.
Ia juga menyebutkan, pihaknya meminta PLN untuk memecat vendor-vendor yang selalu membuat masalah terhadap pekerja (cater). Dan PLN tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak.
"Programnya membuat efisiensi pekerjaan ke depan tersebut, tidak pernah memikirkan pekerja. Dengan menurunnya target yang diberikan PLN, tentu berimbas pada pengurangan pekerja," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Manager Hukum dan Humas PT PLN Wilayah Sumut Mustafrizal menjelaskan, permasalahan pekerja cater ini sudah ditangani. Sebagian tuntutan seperti rasio baca meteran sudah dibahas dalam aksi sebelumnya.
"Sebenarnya masalah ini kan pekerja dengan Vendor, yang gaji tidak dipenuhi dan gaji tidak sesuai serta pesangon yang tidak diberikan. Apalagi, saat ini vendor sudah berganti dengan yang baru, maka pekerja ini sebagian tidak terpakai makanya mereka kesal," ujarnya.
Masalah ini, jelasnya, merupakan sengketa pekerja dengan perusahaan vendor tersebut dan bukan dengan PT PLN. Karena, kewajiban PLN seperti memenuhi hak dan gaji pekerja sudah diberikan pada vendor.
"Sebenarnya lebih bagus pekerja ini demo ke Dinas Tenaga Kerja karena akan dimediasi langsung. Persoalan ini sengketa antara pekerja dengan Vendor. Pekerja bingung, mau menyampaikan aspirasi kemana makanya mereka sampaikan ke PLN. Tapi tadi kita sudah menerima perwakilan pendemo dan menjelaskan yang sebenarnya. Apa yang bisa kita bantu, Insya Allah kita bantu," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Manager Hukum dan Humas PT PLN Wilayah Sumut Mustafrizal menjelaskan, permasalahan pekerja cater ini sudah ditangani. Sebagian tuntutan seperti rasio baca meteran sudah dibahas dalam aksi sebelumnya.
"Sebenarnya masalah ini kan pekerja dengan Vendor, yang gaji tidak dipenuhi dan gaji tidak sesuai serta pesangon yang tidak diberikan. Apalagi, saat ini vendor sudah berganti dengan yang baru, maka pekerja ini sebagian tidak terpakai makanya mereka kesal," ujarnya.
Masalah ini, jelasnya, merupakan sengketa pekerja dengan perusahaan vendor tersebut dan bukan dengan PT PLN. Karena, kewajiban PLN seperti memenuhi hak dan gaji pekerja sudah diberikan pada vendor.
"Sebenarnya lebih bagus pekerja ini demo ke Dinas Tenaga Kerja karena akan dimediasi langsung. Persoalan ini sengketa antara pekerja dengan Vendor. Pekerja bingung, mau menyampaikan aspirasi kemana makanya mereka sampaikan ke PLN. Tapi tadi kita sudah menerima perwakilan pendemo dan menjelaskan yang sebenarnya. Apa yang bisa kita bantu, Insya Allah kita bantu," tegasnya.
Patauan dilapanga, aksi unjuk rasa tersebut juga sempat ricuh. Pasalnya massa buruh kurang puas karena
tuntutannya tidak dijawab. Sehingga ruas jalan KL Yos Sudarso menjadi lumpuh atau macet
total.
(sumber Medanbisnis.com)
