ISTANBUL - Sebanyak 14 Walikota terpilih dari partai utama pro-Kurdi di pecat dari jabatannya karena dituduh bersekongkol dengan pemberontak Kurdi yang terlarang. Mereka juga bagian dari kampanye yang lebih luas dalam masyarakat madani.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan keras membela pemecatan 24 walikota dari partai HDP yang pro-Kurdi. Ia mengatakan, pemecatan itu langkah terlambat, yang seharusnya sudah dilakukan sejak lama.
Kementerian Dalam Negeri menuduh walikota-walikota itu memberi dukungan keuangan dan logistik kepada PKK, partai pemberontak Kurdi, yang memerangi pemerintah Turki.
Tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, tetapi banyak walikota yang dalam beberapa bulan ini diawasi. Mereka dipecat berdasar kewenangan khusus yang disahkan dengan keputusan pemerintah. Turki saat ini berada dalam pemerintahan darurat, setelah kudeta yang gagal Juli lalu.
Walikota yang dipecat telah diganti oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk. Tetapi, karena sebagian besar walikota itu terpilih dengan suara sangat besar, pemecatan mereka menimbulkan kekhawatiran, ujar pakar hubungan internasional Soli Ozel dari Kadir Has University di Istanbul.
"Untuk mengatakan kita benar-benar bisa mengabaikan kehendak rakyat, yang telah memilih orang-orang tertentu untuk menjabat posisi tertentu, benar-benar tidak bisa diterima, dan itu berarti deklarasi terbuka perang politik terhadap penduduk Kurdi yang bersimpati pada HDP dan mungkin sebagian dari mereka bersimpati pada PKK," ujar Ozel.
Keputusan itu diambil setelah pemecatan lebih 11 ribu guru pekan lalu karena dituduh terkait PKK, di seluruh Turki tenggara yang mayoritas berpenduduk Kurdi.
Erdogan dan pemerintahannya bersikeras negara itu tidak ada masalah dengan Kurdi, hanya yang teroris, menuduh PKK dan HDP sedang mengupayakan menimbulkan dan mengeksploitasi ketegangan etnis.
Pemerintah yang berkuasa dengan kekuasaan darurat tampaknya bertekad tidak hanya mengenyahkan PKK, tetapi juga wakil-wakilnya yang sah sehingga menurut pengamat, mengancam menutup pintu bagi resolusi damai konflik yang sudah berlangsung hampir 40 tahun. (sumber VOA).
Kementerian Dalam Negeri menuduh walikota-walikota itu memberi dukungan keuangan dan logistik kepada PKK, partai pemberontak Kurdi, yang memerangi pemerintah Turki.
Tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, tetapi banyak walikota yang dalam beberapa bulan ini diawasi. Mereka dipecat berdasar kewenangan khusus yang disahkan dengan keputusan pemerintah. Turki saat ini berada dalam pemerintahan darurat, setelah kudeta yang gagal Juli lalu.
Walikota yang dipecat telah diganti oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk. Tetapi, karena sebagian besar walikota itu terpilih dengan suara sangat besar, pemecatan mereka menimbulkan kekhawatiran, ujar pakar hubungan internasional Soli Ozel dari Kadir Has University di Istanbul.
"Untuk mengatakan kita benar-benar bisa mengabaikan kehendak rakyat, yang telah memilih orang-orang tertentu untuk menjabat posisi tertentu, benar-benar tidak bisa diterima, dan itu berarti deklarasi terbuka perang politik terhadap penduduk Kurdi yang bersimpati pada HDP dan mungkin sebagian dari mereka bersimpati pada PKK," ujar Ozel.
Keputusan itu diambil setelah pemecatan lebih 11 ribu guru pekan lalu karena dituduh terkait PKK, di seluruh Turki tenggara yang mayoritas berpenduduk Kurdi.
Erdogan dan pemerintahannya bersikeras negara itu tidak ada masalah dengan Kurdi, hanya yang teroris, menuduh PKK dan HDP sedang mengupayakan menimbulkan dan mengeksploitasi ketegangan etnis.
Pemerintah yang berkuasa dengan kekuasaan darurat tampaknya bertekad tidak hanya mengenyahkan PKK, tetapi juga wakil-wakilnya yang sah sehingga menurut pengamat, mengancam menutup pintu bagi resolusi damai konflik yang sudah berlangsung hampir 40 tahun. (sumber VOA).
