 |
| Foto Istimewa/net. |
Informasi di lapangan, proyek pemasangan pipa gas rumah tangga di 16 perumahan yang berjumlah 4.000 unit yang dikerjakan tersebut tidak mengindahkan peraturan seperti melakukan wajib lapor dan melaporkan bukti pemberian sebagian pekerjaan kepada kontraktor ke Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) kota Batam.
Sementara proyek tersebut mempekerjakan ratusan buruh, dan kuat dugaan perusahaan pelaksana proyek juga tidak mengikutsertakan para buruh tersebut pada program BPJS Ketenagakerjaan.
Seperti diketahui kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
Adapun proyek - proyek tersebut meliputi proyek-proyek APBD, dana internasional, APBN dan proyek-proyek swasta lainnya.
Diperparah lagi, proyek bernilai puluhan miliar rupiah bersumber dari APBN itu tidak mempublikasikan nilai proyeknya pada Pagu Anggaran. Dan diduga menggunakan sertifikat pendukung ilegal untuk memuluskan pekerjaan.
Hingga berita ini diunggah, perusahaan pemenang tender tidak bersedia mengklarifikasi informasi tersebut. (tim)
