 |
| Ilustrasi/net. |
“Kalau bicara PHK dengan jumlah perusahaan yang hampir ribuan pasti ada aja, dan memang itu kan bagian dari persoalan di perusahan, apa itu karena adanya kasus tenaga kerja, atau perusahaannya bangkrut itu pasti ada, tapi memang kebanyakan karena indisipliner,” ungkapnya.
Dikatakan Nur, Disnakertrans menyarankan setiap sengketa persoalan ketenagakerjaan bisa dilakukan mediasi terlebih dulu antara serikat pekerja dengan manajemen perusahan. Tujuannya untuk mencari solusinya, sehingga PHK bisa dihindari.
“Biasanya kan di-SP dulu bila ada persoalan tenaga kerjanya dengan perusahaan dan memang tidak langsung memecat dan itupun harus sesuai koridor dari perjanjian kerja bersama setiap perusahaan, begitu juga harus mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan,” tuturnya.
Menurut Nur, pemerintah daerah telah mengimbau kepada perusahaan supaya tidak melakukan PHK secara sepihak. Pihak perusahaan juga diminta agar melakukan mediasi terlebih dulu sehingga pengangguran tidak bertambah.
“Jadi kita juga pernah mengimbau kepada perusahaan bila ada persoalan tenaga kerja atau pailit karena faktor tertentu seperti karena harga dollar tinggi sehingga harus melakukan pengurangan tidak harus melakukan PHK terlebih dahulu, bisa dengan merumahkan karyawan setelah perusahaan dengan kondisi baik bisa memanggil kembali,” katanya.
Soal jumlah korban PHK yang terjadi setiap hari, Nur mengaku tidak bisa memberikan data. Dia beralasan setiap perusahaan tidak seluruhnya melaporkan karyawan yang di-PHK.
“Memang tidak semuanya kasih data ke kita, paling kalau PHK besar baru ada data yang kita peroleh,” kelitnya. (sumber Gobekasi.co.id)
