“Baik itu PNS maupun tenaga honorer harus melalui mekanisme pengajuan surat secara tertulis kepada walikota. Jadi, kalau suatu dinas membutuhkan tambahan tenaga, maka mekanismenya harus mengajukan permohonan secara tertulis,” ungkap Mat Sahir saat RDP dengan Komisi I DPRD Batam.
Bahkan atas kejadian yang menimpa para Satpol PP, pihaknya telah melayangkan surat pada Kasatpol PP Batam. “Kami sudah menyurati terkait perekrutan tersebut, namun tidak pernah dijawab,” tegasnya.
RDP itu sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyangnyang Haris Pratamura didampingi Musofa.
“Ini RDP pertama dan kita akan panggil Kasatpol PP Batam di rapat berikutnya,” terangnya
