Batam,Buruhtoday.com - Ketua DPP LSM Combanting Corruption Indonesia (CCI) Kepri Agus Marbun meminta pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam transparan terkait pungutan Uang Wajib Tahunan Otorita yang selama ini dikutip dari masyarakat dan pengusaha.
"Kemana selama ini uang UWTO itu ?," ujar Agus kepada Buruhtoday.com, Jumat(21/10/2016) di Batam Center.
Ia mengatkan, kenaikan tarif UWTO tersebut sangatlah memberatkan masyarakat dan pengusaha. Dimana BP Batam sendiri selaku pihak pengutipan uang UWTO tersebut terkesan hanya melakukan pencitraan semata.
"Katanya Investor meningkat pada tahun ini di kota Batam. Tapi, faktanya tingkat pengangguran buruh sangat tinggi, sehingga berdampak pada masyarakat kota Batam banyak yang kabur atau pulang kampung," katanya.
Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah 2 tahun berjalan. Agus meminta agar Presiden Jokowi bertindak tegas dengan melakukan audit kepada oknum-oknum BP Batam yang diduga melakukan permainan, sehingga perkembangan kota Batam selama ini lamban.
"Pak Jokowi jangan hanya kaget mendengar kenaikan UWTO di Batam. Kenaikan UWTO tersebut sangat berdampak negatif pada masyarakat kalangan bawah, dan kepada pengusaha saat melemahnya perekonomian saat ini," tuturnya.
Tidak hanya kenaikan UWTO saja, pihaknya selaku lembaga masyarakat juga sering menerima keluhan masyarakat dan juga pengusaha terkait tingginya kebutuhan 9 bahan pokok saat ini melanda kota Batam dan hal tersebut dinilai sangat meresahkan.
"Untuk pengawasan harga sembako juga di kota Batam terkesan masuk angin. Harga sembako tinggi, lowongan pekerjaan minim, masyarakat pun akan melarat. Pemerintah pusat harus memperhatikan hal ini, dan harus menyelamatkan kota Industri ini dari keterpurukan," pungkasnya.
red.
