Ketua SPTI Desa Kembang Damai, H Ikhsan mengatakan, pihaknya bersama PKS Sei Intan telah membuat kesepakatan, bahwa buah sawit yang masuk dalam sehari ke pabrik sebanyak 50 ton perharinya dari Kebun Berlian dan pihak pemborong.
“Dalam kesepakatan itu, kami hanya dapat melakukan bongkar muat sawit dari pemborong. Namun realisasinya, sawit yang dipasok dari Kebun Berlian lebih banyak dari pada pemborong. Hal ini yang membuat upah yang kami terima menurun drastis,” katanya.
Menurut Dia, armada angkutan sawit milik Kebun Berlian hanya 5 unit, namun setelah berjalan beberapa bulan terakhir ini, armada angkutan Kebun Sei Kencana yang masuk ke PKS Sei Intan semakin bertambah malah sebaliknya.
“Kalau ada perimbangan, kami tidak akan ribut. Sudah lima bulan ini, anggota kami hanya mendapat upah Rp15 ribu rupiah perhari. Itulah yang kami rasakan hanya mengandalkan upah bongkar dari pemborong,” jelasnya.
Lebih jauh Ikhsan menegaskan, pihaknya hanya memperjuangkan upah bongkar muat di PKS Sei Intan. Karena, selama ini pihaknya tidak pernah memungut biaya bongkar muat dari sawit milik Kebun Sei Intan.
“Kami meminta kepada Kebun Berlian untuk memberikan upah bongkar muat sebesar Rp15 rupiah per kilogram kepada buruh,” pintanya.
Ia menegaskan, akan segera memboikot armada angkutan sawit dari Kebun Sei Berlian yang akan membongkar sawit di PKS Sei Intan, jika tuntutan para buruh tidak direalisasikan. “Jika persolan ini belum selesai, kami akan menyetop mobil buah dari Kebun Berlian,” tegasnya.
Perwakilan manajemen Kebun Berlian, Gustam ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya membantah hal tersebut, karena angkutan yang digunakan untuk mengangkut sawit ke PKS Sei Intan merupakan milik perusahaan BUMN.
“Apalagi Berlian dan PKS Sei Intan sama-sama dibawah naungan BUMN PTPN V. Jadi, tidak mungkin kami memberikan upah bongkarnya,” katanya.
Kemudian, armada angkutan sawit yang dimiliki Kebun Berlian mencapai sepuluh unit, jika ada kekurangan armada tetap ada bantuan dari kebun yang masih satu wilayah di SBU Rokan.
“Kalau armada dari pemborong, kami tetap mengeluarkan upahnya,” pungkasnya.
(sumber riaueditor.com)
