"Untuk warga, silahkan melakukan aktifitas seperti biasanya. Dan jangan terlalu takut akan surat tim terpadu, karena biasanya kalau rencana penggusuran itu selalu diawali dengan perundingan terlebih dahulu," ungkap Lurah Batu Besar, Kamis(24/11/2016) di lokasi pasar.
Ia juga menyarankan agar pemilik kios pasar rakyat untuk melakukan registrasi dan dilaporkan kepada pihak kelurahan Batu Besar.
"Semua berkasnya silahkan diantar ke kantor ya, agar kelurahan juga ada data," pintanya,
Ketua LSM CCI Kepri Agus Marbun mengatakan surat pembongkaran/penggusuran yang diberikan tim terpadu kota Batam pada warga dianggap sudah melecehkan hukum dan norma-norma yang berlaku. Pasalnya, semua surat yang diterima warga yakni surat peringatan 1,2,3 sampai pembongkaran diluar prosedur dan terkesan dipaksakan demi kepentingan oknum-oknum pejabat Batam.
"Kami minta pihak tim terpadu, pemko Batam, Bp Batam yang turut ditembuskan untuk menghormati surat klarifikasi yang sudah kami kirimkan, karena sebelumnya kami sudah meminta tim terpadu untuk mengklarifakasi pada warga. Namun, hingga saat ini belum ada dilakukan," kata Agus, usai melakukan diskusi dengan Lurah dan Polsek Nongsa,
"Marilah belajar dari yang sudah terjadi, Jangan sampai nantinya penggusuran ini menjadi tragedi seperti yang terjadi di Bengkong dan Baloi." ujarnya.
Agus juga menegaskan, ratusan warga pemilik pasar Kampung Jabi sudah banyak berkorban untuk pembangunan pasar. Bahkan sebelum terjadi pembangunan, warga juga sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari pemilik lahan dan pemerintah setempat.
"Tolong, untuk pemerintah lebih memperhatikan nasib warga yang sudah banyak mengeluarkan dana dan tenaganya demi suksesnya bangunan pasar rakyat ini. Dan kami dari lembaga masyarakat akan tetap mendampingi warga yang tertindas oleh permainan para mafia-mafia lahan," tegasnya.
don.
