"Kita minta pembongkaran ditunda dulu sebulum ada kesepatan," kata Nyangyang saat rapat dengar pendapat bersama tim terpadu (Ditpam), Dir Lahan, Dinas UKM, masyarakat, Selasa(29/11/2016) diruang rapat Komisi III DPRD Kota Batam.
Setelah mendengarkan keterangan masing-masing pihak, Nyangyang mengatakan permasalahan yang terjadi tidak perlu saling menyalahkan, tetapi mencari solusi karena adanya pihak telah dirugikan. Apalagi saat ini Kota Batam sedang panas-panasnya mengenai lahan, dan untuk menjaga terciptanya situasi kota Batam aman dan kondusif sebaik-baiknya masing-masing pihak saling menjaga.
"Ini bukan teroris, mereka ini masyarakat. Siapa yang mau berjualan kalau ekonominya mapan, tapi karena lowongan pekerjaan tidak ada dan pengangguran dimana-mana, makanya mereka ini memilih berjualan agar bisa bertahan hidup," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP LSM CCI Kepri Agus Marbun mewakili masyarakat Pasar Rakyat Kampung Jabi mengatakan sangat antusias pada Komisi I DPRD Kota Batam yang telah merespon dan langsung menggelar hearing rapat dengar pendapat (RDP) atas keluhan masyarakat.
"Saya yakin, semua pihak menghargai hasil rapat tadi. Sebab, apabila rencana penggusuran tetap akan dilanjutkan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu, maka masyarakat akan berontak dan memberikan perlawan sehingga membuat Batam tidak kondusif," ujar Agus di teras gedung DPRD Batam usai mengikuti hearing RDP.
Ia juga berharap Pemko dan BP Batam saat ini lebih memperhatikan jeritan masyarakat dan tidak mengutamakan kepentingan pengusaha. Sebab, saat ini kondisi ekonomi Batam sangat tidak sehat karena tingginya harga bahan sembako.
"Saat ini lowongan kerja minim dan pengangguran dimana-mana. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat bertahan hidup untuk kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak," pungkasnya.
(red)
