Menyikapi dugaan penyimpangan tersebut, Ketua DPP LSM CCI Kepri Agus Marbun mengatakan, pekerjaan proyek Dinas PU yang dilakukan kontraktor pelaksana di lapangan sering terdapat kejanggalan. Dan diduga proyek yang menggunakan APBD tersebut dikerjakan tidak sesuai bestek.
"Dinas PU dan kontraktor pelaksana tidak tranparan selama ini kepada masyarakat terkait pekerjaan proyek yang dikerjakan." ujar Agus,(11/11/2016).
Agus mencontohkan, dalam ketentuan pelapisan ulang (overlay) seperti tambal sulam batu split, teack coating aspal cair, gelar aspal hotmic, pemadatan dengan mesin wacker, mobilisasi dan upah tenaga kerja termasuk keselamatan kesehatan kerja (K3) selama ini diabaikan.
"Pengawasan Dinas PU terkesan masuk angin. Dan diduga banyak proyek yang dikerjakan kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), " katanya.
Ia juga mengkritik walikota Batam yang tidak tegas terhadap pejabat di Dinas PU. Bahkan, Agus meminta walikota untuk membuat tim investigasi untuk mengawasi para kontraktor pelaksana dilapangan.
"Mohon maaf untuk Walikota Batam. Kalau bisa bapak Rudi jangan hanya menerima laporan saja tanpa dari pejabat SKPD di lingkungan pemko Batam, karena diduga SKPD dengan kontraktor pelaksana telah terjadi kongkalikong," pungkasnya.
don.
