"Kami minta pemerintah kota Batam lebih peduli pada lingkungan masyarakat terkait pemeberian izin massage," kata Agus selaku ketua DPP LSM CCI Kepri, Selasa(20/19/2016) di Batuaji.
Agus menyebutkan, selama ini pemerintah terkesan menutup mata akan menjamurnya massage (pijat) di lingkungan padat penduduk seperti di Batavia Sagulung, ruko Waheng dan simpang Basecamp.
"Kalau bisa dipertegas masalah perizinannya, dan sering dilakukan razia mendadak ke tempat usaha massage," jelasnya.
Syarial Lubis selaku ketua LSM Hazaar Batam bagi pengusaha massage yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah kota Batam melalui BPM-PTSP harus mengikuti peraturan yang berlaku, sesuai dengan Perda kota Batam.
"Jangan memanfaatkan izin dengan sembarangan, karena selama ini banyak pengusaha massage yang menyalahgunakan usahanya menjadi tempat praktek asusila," ungkap Syarial.
Ia menceritakan pengalaman mantan salah seorang pekerja seks komersial (PSK) disalah satu lokalisasi di Batam yang mengaku lebih baik bekerja di massage dari dilokalisasi.
"Dia (mantan PSK-red) keluar dari lokalisasi tempatnya bekerja karena lebih menguntungkan bekerja di massage. Sebab, hanya dikenai setoran pada pengusaha sebesar Rp 45.000 /jam-nya, sedangkan sisa kelebihan uang yang telah disepakti dengan tamu, menjadi miliknya," kata Syarial berdasarkan pengakauan pekerja massage pernah di temuinya di Batu Aji.
Syarial berharap, untuk mendukung program walikota untuk menjadikan kota Batam menjadi Dunia Madhani. Sebaiknya pemerintah, pengusaha dan masyarakat bersinergi dalam melakukan pengawasan.
"Saya harap mari kita semua perangkat pemerintah sama-sama menjaga Batam yang modren dan religius," tuturnya.
red / Cj 02.
