"Meski PLN bilang rugi, tapi kan ada subsidi juga nantinya saya kira, dari yang kaya ke yang kurang. Jadi harus didudukkan betul-betul," kata Rudi di Belakangpadang, Senin (12/12/2016).
Menurutnya kondisi ekonomi Republik Indonesia dan Kota Batam saat ini belum terlalu baik. Maka ia berharap ada pengkajian ulang agar tarif tidak serta merta naik tinggi.
Rudi yakin Gubernur Kepri konsisten dengan semangatnya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Batam. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam akan mendorong Pemprov Kepri untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak ini.
"Saya rasa Pak Gubernur konsisten dengan apa yang jadi pembicaraan mereka, agar dikaji lagi. Pemko dorong Pak Gubernur agar kenaikannya dikaji ulang supaya kenaikannya tidak terlalu besar sehingga bisa diterima semua pihak," ujarnya.
Hal ini disampaikan Rudi menanggapi kesepakatan kenaikan tarif listrik Batam sebesar 47 persen untuk konsumen rumah tangga dan sosial. Menurutnya kenaikan tarif sebesar itu akan menambah beban masyarakat.
Sebagai informasi, tarif listrik Batam berbeda dengan tarif dasar listrik nasional. Karena listrik yang dikonsumsi masyarakat Batam berasal dari PT PLN Batam, anak perusahaan PT PLN (Persero). Tarif listrik Batam ditentukan melalui mekanisme pembahasan di pemerintah daerah.
red / MCB
