"Kami dari lembaga sangat menyangkan pernyataan oknum pejabat Disnaker Batam berinisial HG yang menyebut surat tembusan yang kami kirimkan tidak jelas tujuaannya," ujar Agus, Kamis (15/12/2016) kepada Buruhtoday.com di Batuaji.
Agus menjelaskan surat yang di layangkan itu merupakan surat DUMAS (Penngaduan Masarakat). Sehingga dalam surat tersebut tidak menyebutkan tujuan kepada siapa, melainkan isi dalam surat DUMAS itu jelas menerangkan subtansi pokok perkara yang diadukan masyarakat kepada pihaknya untuk dipertanyakan kepada tujuan surat.
"Semua bunyi surat yang kami kirimkan itu yakni ke Presiden RI, Kemenaker, Kemenhumham, Kantor Pelayanan Pajak,(KPP) dan Disnaker Batam adalah sama. Tapi, kenapa dari Disnaker Batam tidak mau membalas surat kami, sedangkan Kementrian dan KPP sudah membalas. Ada apa dengan Disnaker ?," jelasnya.
Baca : Perubahan Nama PT Amtek, Disnaker Batam Segera Membalas Surat Kemenaker RI
Menurutnya, bila dalam minggu ini Disnaker belum juga membalas surat tembusan tersebut. Maka pihaknya akan menyurati kembali seperti permintaan Disnaker dan tembusan surat itu akan di tujukan pada Kejaksaan serta Komisi IV DPRD kota Batam yang membidanginya.
"Biar perubahan nama PT Amtek terang benderang. Kami dari lembaga meminta Keterbukaan Inpformasi Publik (KIP) sesuai UU No.14 Tahun 2008 pasal 21 dan 28F serta UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik," pungkasnya.
red / Cj 02
