Namun dua pemerintahan berkuasa yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam terkesan membiarkan dan lebih berpihak pada pengusaha daripada menjaga ekosistem lingkungan.
Pantauan di lapangan, aktivitas pemotongan bukit yang dilakukan para pengembang menimbun pantai yang masih ditumbuhi pohon mangrove di Marina sampai ke kawasan Tanjunguncang beberapa tahun belakangan ini semakin meraja-lela. Bahkan para pengembang tidak segan-segan membabat habis semua hutan bakau yang ada.
Hardi (40) warga Tanjunguncang yang kesehariannya sebagai nelayan mengaku sangat resah akibat rusaknya hutan bakau yang dilakukan pengusaha. Sebab, aktivitas penimbunan hutan bakau menyebabkan rusaknya terumbu karang dan populasi ikan.
"Dulunya di sini (lokasi penimbunan-red) kalau cari ikan sangat gampang, tapi sekarang sulitnya minta ampun. Jangankan untuk menjual ke pasar, dapat menjual ke tatangga rumah saja sudah syukur," ujar Hardi, Jumat (13/1/2017) di lokasi.
Ia mengatakan, sebelum adanya penimbunan hutan bakau yang dilakukan pengembang perumahan dan perusahaan galangan kapal, dirinya sanggup menafkahi keluarga dari hasil melaut tersebut.
"Akibat dari penimbunan ini, jelas mata pencarian kami terganggu. Dan kalau beginikan kami yang jadi dikorbankan," pungkasnya.
Menanggapi banyak kerusakan terhadap hutan bakau di kawasan Tanjunguncang, Ketua LSM Hajaar Syarial Lubis menuding BP Batam tidak pernah memikirkan dampak dari pemberian PL (pengalokasian lahan) kepada pengembang dan shipyard. Dimana setiap pengerjaan yang dilakukan banyak terdapat penyimpangan.
"BP Batam seharusnya mengontrol kelanjutan setelah pengelokasian lahan pada pengembang. Karena pemberian PL di pinggir pantai sangat sensitif terhadap ekosistem laut dan berdampak pada kehidupan nelayan," ungkap Syarial.
Ia juga meminta pemerintah pusat untuk melakukan pergantian pada pejabat BP Batam yang baru saja dilantik beberapa bulan lalu. Sebab, sejak kepemimpinan mereka banyak terjadi kelemahan dalam pengawasan, seperti kurangnya pengawasan pada pengembang nakal dan tidak adanya upaya untuk menjembati pengembang yang baik terhadap izin yang belum dikeluarkan sehingga memperlambat pembangunan.
"Pemerintah pusat harus jeli dalam menempatkan pejabat baru di BP Batam. Sebab, apabila pejabatnya kurang memahami dengan kondisi di lapangan, maka hal itu akan memperlambat kemajuan Kota Batam," imbuhnya.
red/ Cj 02
