"Aksi akan dilakukan di empat titik, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Istana Merdeka, Mahkamah Agung dan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Iqbal.
Ia juga menyebutkan, aksi serupa akan dilakukan di berbagai provinsi seperti Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain.
Tuntutan yang diusung pada aksi tersebut adalah pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama tentang pemagangan.
Aksi tersebut juga didedikasikan sebagai bentuk solidaritas kepada buruh PT Smelting, Gresik yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Sedangkan aksi ke gedung KPK untuk mendesak komisi tersebut untuk segera mengadili dalang kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
"Korupsi adalah musuh kita semua. Karena korupsi, uang negara hanya mengalir ke kantong segelintir orang," tuturnya.
Iqbal mengatakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan sulit terwujud selama korupsi masih merajalela. Karena itu, kalangan buruh merasa perlu mengambil bagian dalam perang melawan korupsi.
red / sumber Netralnews.com
