Simbolon salah satu warga Batam mengaku sangat kecewa atas kepemimpinan Gubernur Kepri dan DPRD Propinsi Kepri yang terkesan tidak memihak kepada rakyatnya. Pasalnya, pemerintah dengan cepat menyetujui dan menandatangani kenaikan tarif listrik tanpa mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini.
“Masyarakat ingin tahu secara pasti apa alasan pihak bright PLN Batam menaikan tarif listrik, karena ini daerah khusus dan tidak sama dengan propinsi yang lain nya. Kami mau tahu secara pasti kapan di lakukan ketuk palu/penandatangan oleh Gubernur Kepri dan ketua DPRD Kepri tentang kenaikan tarif listrik," ujar Simbolon dengan nada kesal.
Menurut Simbolon, selama ini bright PLN Batam berjanji akan memberikan konpensasi 10 persen berdasarkan Perwako Nomor 57 Tahun 2013, tidak lama kemudian lahir kembali Pergub Kepri Nomor 38 Tahun 2015 tentang tingkat mutu dan pelayanan listrik. Dan bright PLN Batam tidak pernah mencatatkan di kertas resi pembayaran para pelanggan maupun mempublikasikan di media massa siapa – siapa saja nama pelanggan yang pernah menerima konpensasi tersebut.
"Mengapa pihak bright PLN Batam mengatakan bahwa nama – nama sipenerima konpensasi adalah rahasia, coba kita bayangkan jika benar sejak terbitnya Perwako Batam Tahun 2013 sampai sekarang masyarakat tidak pernah mengetahui bagaimana kebenaran konpensasi tersebut," katanya.
Beni selaku humas bright PLN Batam ketika dikonfirmasi terkait kapan dilakukan penandatangan kenaikan tarif dasar listrik tersebut terkesan menghindar. "“ saya lagi rapat di dewan pak, maaf tidak bisa angkat," ungkap Beni melalui pesan singkat telepon selulernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan penandatangan kenaikan tarif listrik Bright PLN Batam dilakukan pada bulan Februari 2017 lalu. “Bulan Februari. Saya lupa tanggalnya dan harus dilihat dulu di kantor," ungkap Jumaga melalui pesan singkat telepon selulernya saat dikonfirmasi.
tim.
