"Katanya menunggu perwako (peraturan walikota) Pak," kata Rustam kepada Wakil Walikota saat pembukaan konferensi kerja kota di Hotel Vista, Kamis (6/4).
Hal ini langsung ditanggapi Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad. Ia mengaku akan segera cek terkait perwako yang dimaksud. Ia akan usahakan agar perwako bisa sesegera mungkin ditandatangani Walikota Batam.
Rustam mengatakan saat ini terdapat 2.075 guru honorer di Batam. Dan gaji yang diberikan sudah cukup baik, jauh di atas rata-rata nasional Rp 300.000 per bulan.
"Guru honorer Batam sudah dapat gaji mendekati UMK (upah minimum kota), Rp 2,5 juta plus BPJS. Sebuah prestasi luar biasa. Guru swasta juga dapat tunjangan Rp 1 juta per bulan. Jumlahnya mencapai 4.800 orang," kata dia.
Menurut Rustam, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur berapa pendapatan minimal guru, khususnya bagi non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tak sedikit tenaga pendidik honorer yang bergaji di bawah angka layak. Tiap daerah berbeda-beda tergantung pada kemampuan keuangan.
"Padahal keberadaan guru honorer ini penting karena kekurangan tenaga pengajar diisi oleh guru honor," ujarnya.
Pada kesempatan konferensi kerja kota ini, Rustam juga menyampaikan harapan PGRI pada pemerintah. Yakni bantuan dana dan kendaraan operasional. Menurutnya sekitar tiga tahun lalu PGRI pernah mendapat bantuan operasional sebesar Rp 30-40 juta.
"Provinsi sudah ada dua mobil. Batam, motor pun tidak ada," kata Rustam.
Ia menjelaskan konferensi kerja kota ini dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya adalah evaluasi kegiatan yang sudah dan belum terlaksana. Serta evaluasi keuangan organisasi.
"Saat konferensi kerja nasional lalu, Kepulauan Riau dapat penghargaan dua kali berturut-turut karena melunasi iuran PGRI terbaik di Indonesia. Hasilnya PGRI dinobatkan sebagai tuan rumah konferensi kerja nasional ke-5, Januari 2018 mendatang. Dan Batam siap sebagai penyelenggaranya," kata Rustam tertuju pada Ketua PGRI Kepri. (MCB)
