“Tapi kalau warga ingin menyampaikan aspirasi kamis siap menampung, tapi sejauh ini belum ada warga yang datang,” kata Nuryanto, Ketua DPRD Batam.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk meminta agar Gubernur Kepri merevisi Pergub 21. Pasalnya
Tidak saja warga umum, kalangan pelaku usaha kelimpungan atas kenaikan itu. Mereka khawatir bisa menurunkan daya saing produknya dengan barang luar negeri yang otomatis membangkrutkan usahanya.
“Kami minta gubernur merevisi Pergub 21 karena bisa membangkrutkan usaha kami,” ungkapnya.
Seperti diketahui PLN Batam resmi merilis tarif barunya bulan April sebesar 45,4 persen. Direncanakan kenaikan akan kembali terjadi pada Juli mendatang.
red
