Ratusan warga Kampung Belimbing berharap adanya campur tangan wakil rakyat (DPRD) Kota Batam terkait tarif pembayaran UWTO yang di bebankan oleh PT Dharama Kemas Berganda sebesar Rp.285.000,- s/d Rp.300.000 M2. Warga menilai harga tersebut terlalu mahal, sehingga salah satu anggota Komisi I DPRD kota Batam Harmidi dalam dalam pertemuannya di lapangan Pos Yandu Kampung Belimbing bersama warga beberapa bulan yang lalu dan meminta pada warga harus kompak.
”Kita minta warga kompak, dan saya minta agar perangkat RT/RW secepatnya mengumpulkan data-data warga yang sudah pernah melakukan pembayaran, baik yang lunas maupun masih tahap pembayaran cicilan, ataupun yang tidak pernah bayar agar datanya di serahkan ke saya untuk kita gelar hearing," ungkap Harmidi saat itu.
Selama berjalannya waktu, lebih kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, warga penuh tanda tanya ditambah lagi kedatangan surat PT Dharma Kemas Berganda melalui kuasa hukumnya Bali Dalo, SH.
Ironisnya, ketika ketua tim legalitas lahan Tampubolon bersama ketua RW 04 Kelurahan Sadai Hamid hendak menemui untuk menyampaikan permasalahan tersebut, Harmidi Husein beralasan masih di luar kota.
”Saya masih di Jogja, hari senin masuk kerja,” ujar Husein melalui pesan sms dari ponsel selulernya. sebelumnya.
Tampu Bolon Ketua tim legalitas lahan mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Harmidi usai pulang dari Jogja, ”Kemarin kita sudah bertemu langsung dengan pak Harmidi Husein anggota DPRD Batam, dan beliau sudah mempertemukan kami dengan rekan – rekannya di ruang kerja komisi I DPRD Batam. Dan kalau tidak ada kendala hari ini, surat pengaduan dari masyarakat Kampung Belimbing akan kami serahkan," ungkap Tampubolon, Selasa (04/04/2017).
tim AMJOI
