“Jangan sampai adalah satu objek dinakhodai dua pilot atau penguasa dalam pemerintahan, yakni BP Batam dan Pemko Batam.” ungkapnya. Kamis(4/5/2017) melalui sambungan telepon.
Nyangyang juga sangat prihatin melihat lesuhnya kondisi Kota Batam saat ini, yang mana para investor banyak yang kabur meninggalkan Batam. Sehingga membuat kondisi ekonomi semakin terpuruk akibat dampak birokrasi pemerintahan yang kurang baik.
“Gontok-gontokan atau tarik menarik kepentingan itu sangat mempengaruhi kondisi Batam, seperti para investor yang hengang dan investor baru juga akan enggan
masuk,” ujar politisi fraksi Gerindra itu.
Menurut Nyangyang, wacana usulan pembentukan provinsi khusus Batam, merupakan usulan yang tepat. Sebab dari DPRD Kota Batam sangat setuju dengan pembentukan tersebut.
“Keuntungan provinsi khusus itu pasti ada, seperti provinsi khusus DKI Jakarta, daerah istimewa Aceh Nagroe Darusalam, dan daerah istimewa Yokyakarta," katanya.
Ia menjelaskan, Batam sangat mampu berdiri sendiri atau mandiri dari sisi pendanaan atau APBD tanpa bantuan pusat. Pasalnya, Pulau Batam berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura, sehingga dapat menjadi mediatur indonesia atau pilot project percontohan untuk daerah industri yang terus berkembang," ujarnya lagi.
Lanjutnya, dukungan dari BJ Habibie untuk wacana pembentukan provinsi khusus memiliki konsep sangat brillian untuk 20-30 tahun kedepan. Bahkan konsepnya Batam harus otonomi khusus, provinsi khusus. (red/G)
