Menurut keterangan aktivis Migrant CARE Malaysia Alex Ong hanya sekitar 22.000 buruh migran Indonesia yang tak berdokumen mengikuti program pemutihan ini.
''Dengan demikian ratusan ribu buruh migran Indonesia tak berdokumen yang berada di Malaysia akan menjadi sasaran razia otoritas Malaysia,'' kata Alex.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengatakan, berdasarkan pengalaman razia buruh migran tak berdokumen di Malaysia dalam dua dekade terakhir ini, biasanya razia disertai dengan tindakan represif dan koersif yang melibatkan aparat imigrasi, polisi diraja Malaysia dan milisi (paramiliter) RELA.
''Sehingga sering terjadi tindakan pelanggaran HAM didasarkan pada tendensi rasisme dan xenophobia, diskriminatif dan bahkan sering terjadi perampasan kebebasan individu dan perampasan hak milik,'' katanya.
Oleh karena itu, Wahyu meminta pemerintah Malaysia untuk tidak bertindak koersif dan represif dalam proses razia karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, Migrant Care juga meminta KBRI Kuala Lumpur dan KJRI di setiap negara bagian Malaysia untuk membuka crisis centre dan melakukan monitoring langsung ke basis-basis buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen.
''Seharusnya setiap upaya penegakan hukum keimigrasian harus berbasis pada standar hak asasi manusia,'' katanya.
red / sumber : GoSumbar.com
