Pantuan Buruhtoday.com (AMJOI Group), bangunan terminal yang ditelah diresmikan 7 tahun itu tidak lagi digunakan oleh Dinas Perhubungan. Pasalnya, setiap harinya tak satu pun mobil angkutan umum baik Angkutan Kota (Angkot) maupun Bus umum antar provinsi masuk atau melintasi terminal tersebut. Hal ini jelas memperlihatkan kinerja dinas terkait yakni Dinas Perhubungan tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Tak hanya itu, bangunan pajak/pasar yang berada tepatnya disamping terminal tersebut juga terkesan mati suri. Pasalnya, para pedagang lebih banyak memilih menjual barang dagangannya diluar bangunan pajak/pasar. Sehingga mengakibatkan banyak bangunan pajak/pasar kosong karena ditinggalkan pemiliknya.
Parahnya, saat ini aktivitas para pedagang yang di kota Perdagangan pun bebas membuka atau berjualan tanpa ada pengawasan dari intansi terkait.
Waldy (27) salah satu pedagang yang memilih bertahan di bangunan pajak/pasar Perdagangan sangat menyesalkan sikapndan kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini. Sebab, tindakan tegas pada para pedagang yang berjualan diluar bangunan pajak/pasar tidak ada samasekali.
"Kalau memang pemerintah mengizinkan untuk berjualan di bangunan pajak, kami siap untuk pindah. Tapi kenapa sampai saat ini tindakan tegas dari pemerintah tidak ada," ungkap lelaki berkulit kuning langsat itu pada Buruhtoday.com, belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa saat ini para pedagang yang masih bertahan didalam bangunan pajak/pasar sangat memprihatinkan. Sebab, para pembeli dari berbagai Desa di kota Perdagangan tidak mau lagi masuk ke bangunan pajak/pasar karena menjamurnya para pedagang diluar yakni lokasi bangunan pajak/pasar yang sebelumnya.
"Abang lihatlah kondisi sekarang, semakin parah. Apalagi pemerintah setempat melakukan pembiaran pada pedagang berjualan diluar bangunan pajak." pungkasnya.
tim AMJOI/ Dani R.
