SEMANGI - Aksi demo yang akan digelar besok Selasa (31/10/2017), akan mendapat penawalan ketat dari pihak petugas kepolisian. Pasalnya, Polda Metro Jaya (PMJ) akan menurunkan sebanyak 10.000
Personel.
Dalam menjalan aksinya, buruh akan menyampaikan tuntutan mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar konsisten dengan janjinya untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tidak menggunakan PP 78/ 2015.
"Kami akan turunkan 10.000 personel untuk lakukan pengamanan nanti. Kami harap aksi ini dilakukan dengan damai dan kondusif," kata Kombes Pol Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, di Mapolda Metro Jaya, Kebayoranbaru, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2017) malam.
Argo menyebut ribuan personel mulai diturunkan sejak pagi hari.
Mereka akan ditempatkan di Balai Kota turut dengan kendaraan keamanan yang disiagakan.
"Kami akan memediasi bagi pendemo yang hendak bertemu dengan Gubernur untuk membahasa tuntutannya tersebut," kata Argo.
Sementara untuk mengantisipasi kemacetan, pihaknya akan melakukan pengalihan arus secara situasional.
"Jika memang kendaraan tersendat di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, kami akan lakukan pengalihan arus tapi secara situasional," jelasnya.
Seperti diketahui, ribuan buruh DKI Jakarta akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di Balaikota, pada hari Selasa (31/10) besok.
Aksi ini dilakukan dalam rangka mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar konsisten dengan janjinya untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tidak menggunakan PP 78/ 2015.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi DKI Jakarta, Winarso mengatakam aksi ini dilakukan bertepatan dengan sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan UMP tahun 2018. Adapun jumlah massa yang akan turun ke jalan mencapai ribuan orang, yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ). (sumber Warta Kota)
red/don.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar