Puluhan Ribu Buruh Akan Geruduk Istana Negara Karena Tiga Tuntutan Ini

JAKARTA - Sebanyak 20 ribu buruh Se-Jabotabek akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada hari Selasa (6/2/2018) mendatang. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) itu pun akan menuntut tiga hal kepada pemerintah.

"Selain 20 ribu buruh, aksi juga akan dilakukan ribuan buruh serentak di kota lain, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Yogyakarta, Aceh, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Manado, Banjarmasih, dan lainnya," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Said menjelaskan dalam aksi yang digelar 6 Februari mendatang, buruh atas nama rakyat menuntut tiga hal atau yang disebut sebagai Tritura.

Tiga tuntutan itu, katanya, pertama, turunkan harga beras dan listrik, menolak impor beras, dan mewujudkan kedaulatan pangan dan energi. Kedua, menolak upah murah, cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tuntutan ketiga, Pilkada dan Pilpres, pilih calon pemimpin yang pro buruh dan anti PP 78/2015.

"Aksi 6 Februari bukanlah aksi yang pertama dan terakhir. Jika pemerintah Jokowi-JK tidak memenuhi tuntutan buruh, kami pastikan eskalasi aksi buruh akan terus membesar hingga puncaknya pada 1 Mei 2018 dalam peringatan May Day," tegas Said.

Dia akan mengerahkan ratusan ribu buruh dari berbagai daerah kawasan industri di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Sumatera.

"Buruh-buruh tersebut akan masuk ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan yang sama," kata Said.

Pemerintah Jokowi dinilainya telah gagal mengangkat kesejahteraan kaum buruh dan rakyat kecil. Contohnya kenaikan harga beras dan rencana impor beras, serta rencana kembali menaikkan harga listrik adalah cerminan pengingkaran konsep Trisakti dan Nawa Cita yang seharusnya mengedepankan kedaulatan politik.

"Bukan bergantung pada asing, kemandirian ekonomi bukan impor beras di kala masa panen petani, dan kepribadian Indonesia bukan menghambakan diri dengan utang yang menggunung," tutur Said

Akibat kebijakan ini, sambungnya, daya beli buruh, petani, dan rakyat kecil semakin menurun, serta ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terjadi kembali di beberapa sektor industri.

Semua ini, dianggap Said, salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya kebijakan tentang kedaulatan pangan dan energi yang murah harganya bagi buruh dan rakyat.

"Bagaimana mungkin harga listrik yang dibayarkan buruh jauh lebih mahal dari biaya makan keluarga. Dan semua ini lebih diperparah dengan kebijakan upah murah melalui PP 78/2015," tegasnya.

KSPI juga menilai Presiden Jokowi telah gagal mensejahterakan buruh. Hanya fokus seperti kaca mata kuda terhadap infrastruktur yang sesungguhnya lebih menguntungkan para orang kaya dan pemilik modal.

Terbukti, kata Said ada 10 orang terkaya di Indonesia yang membukukan peningkatan harta kekayaan secara tajam.

Tetapi secara bersamaan puluhan anak-anak suku Asmat meninggal karena gizi buruk diiringi terjadinya lonjakan harga beras, biaya listrik mahal, upah murah, dan impor beras.

"Buruh sudah mempersiapkan aksi terus menerus dan akan terus ditingkatkan eskalasi gerakan aksinya sepanjang 2018 ini," ungkap Said.

KSPI meminta agar tidak ada pemblokiran jalan terhadap buruh yang akan masuk ke Jakarta pada 6 Februari nanti.

"Kami sudah siap. Saya berharap tidak ada pemblokiran oleh aparat terhadap massa buruh yang akan bergerak ke Jakarta," ujarnya.

(sumber Liputan6.com) red.