Selain itu, mereka juga mengaku sebagai tenaga pengajar honorer kategori 2 telah terjolimi penguasa.
Dalam menyampaikan orasinya, mereka meminta agar Bupati Batubara menyampaikan tuntutannya kepada Presiden RI Joko Widodo. Pasalnya, penerimaan PNS yang baru saja diterima oleh pemerintah disinyalir sarat dengan permainan kolusi dan nepotisme.
"Kami dianaktirikan pemerintah, padahal sudah mengabdi selama puluhan tahun mengajar diberbagai sekolah Negeri di-Kabupaten Batubara dengan upah yang sangat memprihatinkan dan tidak manusiawi," ungkap Khairul Amri selaku kordinator aksi dengan sikap kekecewaan didampingi rekan-rekannya sesama guru honorer lainnya.
Lanjutnya, inilah tuntutannya yang di sampaikan,
1). Mengangkat kami guru honorer kategori 2 untuk menjadi PNS tanpa testing
2). Hapuskan batas usia 35 tahun bagi kami guru honorer yang sudah mengabdi kepada bangsa ini selama lebih dari 20 tahun
3). Sampai hari ini honorer masih ada yang menerima gaji dibawah UMK kabupaten Batubara yaitu sebesar Rp 400.000,itupun diterima selama 3 bulan setelah dana BOS keluar
4). Memohon pemerintahan kabupaten Batubara untuk memeperhatikan nasib kami baik guru honorer,komite ataupun guru honorer K2 untuk kesejahteraan keluarga kami.
Pantauan dikantor bupati, Asisten 1 Rahman Hadi mewakili plt Bupati Batubara menemui para pendemo dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka.
Setelah selesai dari kantor Bupati, kemudian massa bergerak menuju kantor DPRD Batubara sambil meneriakan yel-yel dan mengumandangkan lagu Himne Guru.
Di kantor Bupati, guru-guru honorer menyampaikan aspirasi dan tuntutannya yang diterima oleh anggota DPRD komisi C, Rizky Aryetta dan Iwan Zuhri Lubis.
Rizky Aryetta pun berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru-guru honorer dan membawanya dalam rapat dengan pihak provinsi Sumatra Utara.
Setelah selesai menyampaikan aspirasinya, selanjutnya massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 12:30 WIB.
red/tim.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar