Gbr Istimewah,net. |
Pantauan media Buruhtoday.com untuk Pemilu 2019 mendatang, ada tiga kandidat petinggi serikat pekerja/buruh mencalonkan diri menjadi calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau (Caleg DPRD Kepri) dari partai yang berbeda di daerah pemilihan (dapil) Kepri 5 yakni Kecamatan Sagulung, Batu Aji dan Sekupang serta Belakang Padang.
Salutnya, ketiga aktivis buruh ini pun naik dari dapil yang berat persaingan untuk dapat memperoleh satu kursi. Pasalnya, ketiga calon legislatif mewakili buruh ini harus bertarung ketat melawan caleg inkamben seperti Jumaga Nadeak, Hotman Hutapea, Onward Siahaan, Sahmadin Sinaga dan Mustofa yang naik dari DPRD kota Batam ke DPRD Kepri.
Siapa nama ketiga caleg dari aktivis buruh itu, mereka adalah Imanuel Dermawan Purba. SH (Partai Nasdem), A Kadir Tarmizi ST, SPSI Batamec (Partai Gerinra), Nefrizal ST, Serikat SPMI (PKS). Dari ketiga aktivis buruh ini tak gentar memilih dapil yang dikuasai para incamben, sebab mereka masih berpeluang meraih kursi dikarena basis buruh berdomisili di daerah dapil Kepri 5 cukup banyak.
Dari ketiga akrivis tersebut, nama Imanuel Dermawan Purba SH (Partai Nasdem No. 9) disebut-sebut memiliki peluang terbesar untuk meraih satu kursi dari dapil Kepri 5. Pasalnya, Imanuel Dermawan Purba atau yang sering disebut Bang Purba SPSI ini mempunyai jam terbang yang cukup tinggi di bandingkan yang lainnya didunia aktivis buruh mulai dari kota Batam hingga Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 1999.
Tak hanya itu, selain Ketua DPD Konfederasi SPSI Provinsi Kepri, Imanuel juga sebelumnya sebagai staff khusus Gubernur Kepri Bidang Ketenagakerjaan non Aktif, yang artinya nama Imanuel Purba sudah tak asing lagi didengar oleh kalangan bawah hingga kalangan para pejabat mulai dari pemerintah kota Batam hingga Pemerintah Provinsi Kepri.
Untuk sekedar pemahaman, Buruh perlu menggunakan cara yang lebih strategis dalam melakukan gerakannya. Perjuangan buruh demi peningkatan kesejahteraan dengan aksi jalanan sering ditanggapi oleh pengusaha sebagai suatu gerakan mengganggu produktivitas dan stabilitas. Gerakan politik buruh dengan tujuan bisa menempatkan wakil-wakil buruh dalam lembaga legislatif sah-sah saja. Jika mempunyai wakil legislator buruh tentu bisa lebih strategis untuk mencapai tujuannya.
Lebih baik buruh terjun langsung dalam politik daripada hanya menjadi alat politik. Selama buruh bisa bersatu, tidak terpecah belah, dan para pemimpinnya benar-bernar berorientasi terhadap kesejahteraan anggotanya, bukan hal yang mustahil buruh menempatkan wakilnya dalam lembaga legislatif.
Saatnya aksi jalanan ditinggalkan dan jangan lupa produktivitas tetap diutamakan. Dan, yang paling penting nasib tetap bisa diperjuangkan dengan cara yang lebih elegan.(net).
red.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar